Minggu, 08 Juni 2008

Sabtu, 07 Juni 2008

Gereja

Gereja Alkitab Anugerah

SEJARAH RINGKAS GAA

SEJARAH SINGKAT GEREJA ALKITAB ANUGERAH

Oleh : Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, MED, MS, MA

PENGANTAR

ejarah singkat Gereja Alkitab Anugerah ini pertama sekali disusun oleh Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, MED, MS, MA, dalam rangka memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Departemen Agama, dan disusun sedemikian rupa juga menjelang Konferensi Nasional V GAA yang berlangsung di Tomohon Sulawesi Utara pada 1990.

Apa yang sedang anda baca sekarang adalah hasil pengedisian terakhir yang dilakukan oleh Pdt. Piet H. Sambur, yang sejak awal juga telah menjadi salah satu dari pelaku sejarah di dalam GAA, juga telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan terbaru dari GAA, jadi otomatis terdapat penambahan-penambahan, tetapi juga ada yang berkurang yaitu suatu tabel yang entah bagaimana hilang dari arsip komputer lama.

Edisi yang anda baca ini juga telah disiapkan dalam rangka menyongsong peringatan perak (HUT 25 tahun GAA) yang berlangsung pada 27 Juni 2004, sekaligus dengan pelaksanaan Sidang Raya XII 2004.

Disadari bahwa banyak kekurangan dari edisi ini. Untuk itu, tegur sapa pembaca akan menolong bagi perbaikannya di masa datang.

Segala puji dan hormat serta syukur hanya bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.

Manado, April 2008

PENDAHULUAN

Gerakan Anugera di Indonesia, kalau boleh disebut namanya demikian, dimulai dari suatu kegiatan orang-orang percaya yang termotivasi untuk bergiat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang-orang percaya ini yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang masih muda remaja pada umumnya mempunyai laar belakang Kristen, maksudnya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Kristen, namun kehidupan Kristen yang sesungguhnya nanti dimulai sejak mereka secara pribadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Pada sekitar 1967, kegiatan orang-orang percaya ini tampak sangat aktif terutama disebabkan oleh adanya pelayanan Kebangunan rohani yang diselenggarakan di Manado dan sekitarnya oleh Lembaga-lembaga Penginjilan dari pulau Jawa bekerja sama dengan Gereja-gereja di Sulawesi Utara. Di samping membantu mengembangkan pelayanan di organisasi gereja masing-masing, orang-orang ini melakukan juga kegiatan Persekutuan Doa, Pemahaman Alkitab, pelayanan Penginjilan di luar organisasi gereja yang ada. Karena kelompok ini kebanyakan adalah orang-orang muda, maka persekutuan yang rajin mengadakan Pemahaman Alkitab dan Pemberitaan Injil ini dinamakan “Pemuda Persekutuan”, walau pun mereka sendiri tidak menyebut kelompok mereka demikian. Juga apa yang dinamakan “Pemuda Persekutuan” itu sebenarnya tidak mempunyai bentuk organisasi seperti komposisi dan personalia pengurus atau pun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Apa yang dinamakan Pemuda Persekutuan ini tidak bernaung di bawah salah satu organisasi gereja atau badan Penginjilan. Banyak dari antara pemuda-pemudi tersebut yang menyerahkan diri sepenuhnya pada pelayanan pekerjaan Tuhan dan banyak melanjutkan studi di Sekolah-sekolah teologi di Minahasa, Poso, Bandung, Jakarta, dan Malang, serta tempat-tempat lainnya. Sekarang ini banyak di antara mereka yang menjadi pelayan-pelayan yang setia dalam organisasi-organisasi gereja dan yayasan penginjilan yang tersebar di Indonesia, bahkan ada yang sudah melayani Tuhan di luar negeri.

Sebagian partisipan Pemuda Persekutuan yang masih berada di Manado terus dengan kegiatan persekutuan dan pada 13 Juni 1975 mendirikan organisasi penginjilan yang diberi nama “Yayasan Injil Anugerah Indonesia”. Yayasan ini mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penginjilan di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri dengan gereja-gereja dan organisasi penginjilan di Indonesia. Di luar negeri, Yayasan ini bekerjasama dengan “Things to Come Mission, Inc., Cope, Colorado, U.S.A. (TCM). Misionaris TCM yang datang ke Indonesia adalah Pdt. Vernon D. Anderson dan keluarga. Pertama kali keluarga ini singgah di Indonesia dalam perjalanan mereka dari Filipina ke Australia dan Selandia Baru pada 1970. Tempat persinggahan mereka adalah Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Tiga tahun kemudian keluarga ini datang lagi ke Indonesia dan menetap di Manado sampai 1975 lalu kembali lagi ke Amerika melalui Eropa. Pada 1976 keluarga ini datang lagi ke Indonesia dan melayani bersama Yayasan Injil Anugerah Indonesia sampai dengan 1979. Pelayanan mereka selanjutnya di Brasil, Tanzania, Kenya, Kamerun dan sekarang ini di Turki.

Kerjasama dengan TCM juga berhubungan dengan paham Injili, Fundamental dan Dispensasional. Pdt. Vernon D. Anderson-lah orang yang pertama kali menperkenalkan dan mengajarkan sistem ini kepada para pelayan yang kemudian menjadi personalia Badan Pengurus Pusat Yayasan Injil Anugerah Indonesia dan pada para penginjilnya waktu itu.

SISTEM TEOLOGI DISPENSASIONAL

Pada dasarnya sistem Teologi Dispensasional tidaklah jauh berbeda dari paham Injili dan Fundamental lainnya kecuali dalam penekanannya pada belajar Alkitab dengan membagi secara tepat ‘Rightly Dividing the Word of Truth’ dan pada metode penginjilan berdasarkan metode Rasul Paulus.

Paham-paham yang sangat ditekankan adalah: Alkitab adalah Firman Allah, Allah adalah Esa dan berkeberadaan kekal dalam Tiga Oknum (Tritunggal), dan Keselamatan adalah hasil kasih karunia Allah yang didapatkan melalui Iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Karya keselamatan Kristus bagi manusia telah sempurna tanpa perlu ditambahkan apa-apa pun. Karena tidak ada perbuatan, usaha, atau upacara agama apa pun yang dapat ditambahkan pada karya keselamatan tersebut. Orang-orang yang telah diselamatkan dalam Dispensasi kasih karunia sekarang ini adalah anggota-anggota gereja yang kudus dan Am, yaitu Tubuh Kristus, orang-orang yang telah dipanggil ke luar karena telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Keanggotaan Tubuh Kristus tidak dibatasi oleh golongan gereja -denominasi- semua orang di mana pun mereka berada menjadi anggota Tubuh Kristus pada saat mereka percaya. Roh Kudus-lah yang membaptiskan orang-orang percaya itu ke dalam Tubuh Kristus.

Sistem Teologi Dispensasional diajarkan oleh Alkitab. Khususnya kata ‘dispensasi’ itu sendiri berasal dari kata Yunani OIKONOMIA yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata ‘tugas’ atau ‘tugas penyelenggaraan’ (Ef.3:2; Kol.1:25; I Kor.9:17,TB). Penekanan pada belajar Alkitab secara membagi dengan tepat, dianjurkan di dalam Alkitab (II Tim.2:15). Kata-kata (lebih tepat klausa = anak kalimat) ‘membagi secara tepat’ dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru adalah ‘berterusterang memberitakan’ atau dalam terjemahan lama ‘menjalankan dengan sebenarnya’. Ada pihak-pihak yang menyatakan kekurangsetujuan mereka pada gagasan ‘membagi’ namun masalahnya di sini bukanlah pada gagasan membagi tetapi pada kenyataan membagi. Tidak ada satu aliran mana pun atau satu pengajar Alkitab mana pun, atau siapa pun dia yang tidak membagi Alkitab. Kita semua mengenal pembagian menurut “Perjanjian Lama” maupun “Perjanjian Baru” yang masih diteruskan dengan pembagian menurut kelompok Kitab-kitab, juga menurut kitab-kitab. Juga sering kita mendengar orang mengajar zaman-zaman, atau juga peta zaman, seperti zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, dan zaman Roh Kudus. Ada juga yang membagi menurut zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, dan seterusnya. Juga tidak menjadi soal apakah aliran-aliran, atau pemimpin-pemimpin itu mendasarkan pembagian mereka pada salah satu ayat Alkitab seperti II Tim.2:15 atau tidak, yang penting mereka itu membagi Alkitab. Tegasnya hal membagi Alkitab itu dilakukan oleh semua pengajar, penginjil dan pemimpin di dalam gereja dan aliran apa pun.

Dalam sejarah gereja kita menemukan bahwa konsep dispensasionalisme sudah ada pada tokoh-tokoh gereja pada abad-abad pertama. Yustinus Martyr (110-165M) telah memiliki konsep mengenai perbedaan program Allah. Demikian juga Ireneus (130-200 M) yang menyatakan bahwa ada empat perjanjian utama yang diberikan Allah kepada manusia yakni pertama, sebelum air bah, di bawah Adam; kedua, sesudah air bah, di bawah Nuh; ketiga, pemberian Hukum Taurat, di bawah Musa, keempat, pembaharuan manusia serta penyempurnaan segala sesuatu dengan Injil. Clement dari Alexandria (150-220 M) membedakan tiga dispensasi patriarchal (dalam Adam, Nuh, dan Abraham) dan satu dispensasi di bawah Musa. Augustinus (350-430 M) juga menampakkan konsep dispensasional dalam tuisan-tulisannya. Walau pun pernyataannya yang sering dikutip: “Perhatikan perbedaan waktu dan Alkitab adalah harmonis” dalam konteksnya tidak berkenaan dengan gagasan dispensasional, pada bagian lain ia memberikan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan konsep dispensasional seperti apa yang ia katakan: “lembaga Ilahi menyangkut persembahan korban, cocok pada dispensasi terdahulu, tetapi tidak cocok pada dispensasi sekarang”.

Para dispensasionalis tentu saja tidak mengklaim bahwa tokoh-tokoh gereja tersebut di atas adalah orang-orang dispensasionalis dalam pengertian seperti sekarang ini yaitu menyangkut sistem Teologi Dispensasional. Tetapi yang benar adalah bahwa mereka telah memberikan prinsip-prinsip yang kemudian dikembangkan menjadi dispensasionalisme dan tepatlah apabila dikatakan bahwa mereka mempunyai konsep dasar dispensasionalisme.

Pada abad-abad pertengahan, muncul tokoh-tokoh yang dapat dikatakan sebagai penganjur-penganjur dispensasionalisme seperti: Pierre Pioret (1646-1719), John Edwards (1679-1715), dan Issac Watts (1674-1748). Tokoh-tokoh ini adalah perintis-perintis dispensasionalisme, walau pun sistem teologi ini belum tersistematisasi pada zaman mereka. Mereka menulis karya-karya besar yang sangat bermanfaat bagi perkembangan Teologi Dispensasional. Pierre Pioret menulis L’OEconomie Divine yang pertama kali diterbitkan di Amsterdam pada 1687 kemudian diterjemahkan ke Bahasa Inggris dan diterbitkan di London dalam tujuh jilid pada 1713. John Edwards pada 1699 menerbitkan dua jilid yang seluruhnya berjumlah 790 halaman berjudul A compleat History or Survey of All the Dispensations. Sedangkan Isaac Watts yang adalah seorang penggubah lagu-lagu rohani dan teolog, mempunyai kumpulan tulisan sebanyak enam jilid yang besar-besar.

Memasuki abad 19 Dispensasionalisme mulai tersistematisasikan sejak pelayanan John Nelson Darby (1800-1882) yang mengembangkan dan menyebarkan sistem teologi ini secara luas baik melalui kegiatan pelayanannya di Inggris, perjalanan penginjilannya di Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru, mau pun melalui tulisan-tulisannya yang mencakup 40 jilid yang masing-masing terdiri dari 600 halaman. Karyanya itu menunjukkan kemampuan ilmiahnya dalam bahasa-bahasa Alkitab, filsafat, dan sejarah gereja.

Sesudah Darby, muncul tokoh-tokoh lain yaitu: James H. Brookes (1830-1897), James M. Gray (1851-1935), dan C.I Scofield (1843-1921).

Pada abad ke 20 perkembangan dipensasionalisme, terutama di Amerika Serikat didukung oleh berdirinya seminari-seminari Teologi dan organisasi-organisasi misi yang melandaskan pelayanan mereka pada Teologi Dispensasional. Seminar-seminar teologi yang berlandaskan pemahaman Teologi Dispensasional tersebut dapatlah disebut di sini seperti: Moody Bible Institute, Chicago, Illinolis; Dallas Theological Seminary, Dallas Texas; Grace College and Semiary, Winona Lake; Toronto Bible Seminary, Toronto Canada; Grace Bible College and Seminary, Grand Rapids Michigan; Biola University, Los Angeles California; dan lain-lain. Ada banyak tokoh yang dapat disebut sekaligus dengan buku-buku yang mereka tulis dan yang sekarang ini menjadi buku-buku pegangan dalam membantu belajar Alkitab secara membagi dengan tepat. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Pastor J.C. O’Hair (The Unsearchable Richest Of Christ), Charles F. Baker (Bible Truth dan A Dispensational Theology), Cornelius R. Stam (Things That Differ).

Pada 1939 didirikan suatu badan misi “The World-wide Grace Testimony”, dan pada 1944 didirikan “Grace Gospel Fellowship”. Kemudian pada 1945 berdirilah The Milwauke Bible Institute yang kemudian berpindah tempat dan berubah namanya menjadi Grace Bible College of Grand Rapids, Michigan. Mr. Charles F. Baker, lulusan dari Wheaton College dan Dallas Theological Seminary dipilih sebagai presidennya yang pertama.

Sistem Teologi Dispensasional, sama juga sistem Teologi yang lainnya menimbulkan pro dan kontra. Mengandung pro karena ajarannya yang sama dengan aliran Injili dan Fundamental pada umumnya. Mengandung kontra karena “gagasan membagi Alkitab” seperti yang telah disebut di depan. Tetapi perlu diingatkan kembali lagi bahwa sebenarnya permasalahan bukan pada “Gagasan” membagi tetapi pada pertanyaan, “Apakah kita membagi Alkitab?” kenyataan menunjukkan bahwa semua pengajar, pelajar, dan pengamal Alkitab pasti menjawab “ya” terhadap pertanyaan ini. Dengan demikian permasalahan lenyap. Mengapa harus dipermasalahkan kalau “kenyataan” semua orang membagi Alkitab? Mungkin saja yang diangkat sebagai permasalahannya ialah, “Bagaimana membagi secara tepat?” Sistim Teologi Dispensasioal memberi jawabannya secara tuntas.

Ada banyak kesaksian yang mengatakan bahwa penganut-penganut Dispensasionalisme terkenal dengan orang-orang yang menuntut hidup suci, memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari, tekun belajar Alkitab, mempunyai persekutuan rohani yang penuh semangat, dan giat menginjil. Kesaksian ini tidak muncul dari orang-orang yang pro tetapi juga dari orang-orang yang kontra. Salah satu kesaksian yang tampaknya perlu dikutip dari salah seorang yang kontra, berbunyi sebagai berikut: “Saya ragu kalau ada lagi kelompok orang selain mereka (para Dispensasionalis) yang mengerjakan lebih banyak melalui pengaruh mereka dalam berkhotbah, mengajar, dan menulis untuk mendorong belajar Alkitab, kerinduan akan kehidupan Kristen yang lebih dalam, ketekunan dalam menginjil dan semangat dalam pekerjaan misi. . . .”

GEREJA ALKITAB ANUGERAH

Dalam perkembangannya, pelayan-pelayan Yayasan Injil Anugerah Indonesia, yang sejak berdirinya merupakan pelopor-pelopor penginjilan dengan menggunakan metode Rasul Paulus, menggalakkan pemahaman Alkitab dengan sistim Dispensasional, makin merasa pentingnya untuk membentuk wadah Organisasi gereja. Wadah ini sangat diperlukan, mengingat bahwa banyak pelayan yang tidak menjadi anggota dari suatu organisasi gereja yang ada di tempat pelayanan mereka dan juga untuk menampung ribuan petobat baru yang tersebar di banyak tempat dan yang sangat memerlukan usaha-usaha pengembalaan.

Demikianlah dalam Konferensi Tahunan 1977 dan 1978 hal tersebut menjadi pokok pembicaraan yang penting, sampai akhirnya pada 27 Juni 1979 berdirilah Gereja Alkitab Anugerah (GAA) yang berkantor pusat di Jakarta. Badan Gerejawi ini secara organisatoris terpisah dari Yayasan Injili Anugerah Indonesia yang berkantor pusat di Manado.

Kepengurusan/Kepemimpinan

Duduk dalam kepengurusan pertama selaku personalia Badan Persekutuan Pengurus (BPP) adalah : Drs. Freddy Siwi sebagai Ketua, Marthinus F. Kambey,B.Sc.,B.Th, sebagai Wakil Ketua, Ruddy A.J. Akay, BBA, sebagai Sekretaris Administrasi, Mangaranap Panjaitan, B.Sc, sebagai Sekretaris Keuangan, dan tiga orang anggota BPP yaitu Lodwyk Kastanya, B.Sc., Jove A. Wungouw, dan Drs. Frans P. Tamarol. Dalam komposisi personalia ini dapat dilihat bahwa beberapa hamba Tuhan yang sudah aktif sejak 1960-an dalam pelayanan “Pemuda Persekutuan” yaitu: Freddy Siwi, Marthinus F. Kambey, Ruddy A.J. Akay, dan Drs. Frans .P. Tamarol. Selain ke-empat hamba Tuhan ini ada juga beberapa pelayan yang tidak duduk dalam BPP GAA yang pertama, tetapi sejak awal sudah bergabung dalam “Pemuda Persekutuan” dan sampai sekarang tetap melayani dalam GAA antara lain: Piet H. Sambur dan Dr. Hans Lumintang.

Dalam BPP GAA yang pertama dapat dilihat pula beberapa pelayan yang pernah duduk dalam kepengurusan yang pertama Yayasan Injil Anugerah Indonesia yaitu: Drs. Freddy Siwi sebagai Direktur (sampai sekarang), Drs. F. P. Tamarol sebagai wakil direktur (sampai 1978), dan Pdt. Marthinus F. Kambey sebagai Departemen Penginjilan (sampai 1978). Beberapa personalia pertama BPP Yayasan Injil Anugerah Indonesia terus aktif sebagai anggota dan pelayan GAA, namun tidak semua pelayan dan partisipan Yayasan tersebut menjadi anggota GAA.

Kepengurusan GAA di bawah Drs. Freddy Siwi berlangsung dari saat GAA berdiri sampai Konferensi Tahunan III di Balikpapan 1986, di mana keketuaan diserahterimakan pada Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, M.Ed, MS, MA, yang keketuaannya berlangsung sampai Konferensi V (yang sudah berobah menjadi Konferensi Nasional) di Kinilow Tomohon, Sulut yang kemudian keketuaannya diserahkan pada Pdt. Drs. Ruddy Akay. Masa keketuaan Pdt. Drs Ruddy Akay berlangsung sampai Konferensi Nasional VII di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor pada 1994. Pada Konferensi tersebut Pdt. Dr. Frans Tamarol terpilih kembali sebagai Ketua BPP yang masa jabatannya berlangsung sampai 1998. pada Konferensi Nasional ke VIII di Ujungpandang (Makassar ) pada 1998, masa keketuaan Pdt. DR. Frans Tamarol diperpanjang sampai Konferensi Nasional XI yang diselenggarakan di Manado Beach Hotel pada 2000. Pada Konferensi Nasional tersebut terjadi lagi pemilihan pegurus baru dan keketuaannya berpindah kembali pada Pdt. Drs. Ruddy A.J. Akay yang direncanakan akan menjabat sampai dengan tahun 2004. Pada Konferensi Nasional 2000 sistem pemerintahan GAA dirobah dari asas Kongregasional menjadi Presbiterial Sinodal. Jadi istilah Badan Pengurus Pusat (BPP) kemudian dirobah Majelis Pengurus Sinode (MPS), juga Konferensi Nasional dirobah menjadi Sidang Raya.

Konferensi Tahunan Konferensi Nasional dan Sidang Raya

Sesuai dengan Anggaran Dasar GAA awal, maka setiap tahun diadakan Konferensi Tahunan. Pada Konferensi tersebut wajib dihadiri oleh para personalia BPP dan utusan-utusan sidang jemaat lokal. Karena situasi GAA yang belum betul-betul melembaga maka Konferensi Tahunan I nanti terwujud pada 1984 di Manado. Masih tanpa persiapan yang matang, panitia pelaksana masih sangat sederhana. Konferensi tersebut dihadiri oleh beberapa personalia termasuk ketua BPP GAA waktu itu dan beberapa utusan sidang-sidang Jemaat Lokal di Sulut, Jakarta, Jatim, dan Kaltim.

Konferensi Tahunan II diadakan di Cimacan, Puncak Bogor, pada 1985, sayang ketua waktu itu berhalangan hadir, namun Konferensi waktu itu tetap berjalan dengan dihadiri oleh beberapa personalia BPP dan Utusan-utusan Sidang Jemaat Lokal. Pada Konferensi tersebut diadakan keputusan yang mengubah sebutan Badan Persekutuan Pengurus (BPP) menjadi Badan Pengurus Pusat (tetap disingkat BPP), struktur kepemimpinan ditambah Personalia Dewan Pengawas.

Konferensi Tahunan III pada Tahun 1986 diadakan di Balikpapan, juga dihadiri oleh personalia Pengurus serta utusan-utusan Sidang Jemaat Lokal. Pada Konferensi tersebut diadakan lagi keputusan yang merubah Konferensi Tahunan menjadi Konferensi Nasional, dan waktu pelaksanaannya bukan lagi setiap tahun tetapi setiap dua tahun.

Konferensi Nasional ke IV diadakan di Pacet, Mojokerto, Jatim. Pada Konferensi tersebut diputuskan untuk (di bawah terang Pernyataan Iman GAA) menerima “Pancasila sebagai satu-satuya asas organisasi, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia”, sesuai dengan UU No. 8 1985, dan juga diputuskan untuk segera membuka suatu Sekolah Alkitab yang mendidik tenaga kader GAA yang dilaksanakan di Jakarta yang akhirnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Injili Anugerah (SETIA), yang merupakan pelanjutan dari sekolah yang sama di Manado yang dulunya bernama Institut Alkitab Anugerah (IAA) di bawah langsung Yayasan Injil Anugerah, dan kemudian menjadi Seminari Alkitab Injil Anugerah (SIAGA).

Konferensi Nasional V diadakan di Tomohon pada Tahun 1990, untuk pertama kali dalam suatu Konferensi turut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh seorang Gubernur, yang pada masa itu dijabat oleh Cornelis J. Rantung.

Konferensi Nasional VI diadakan di Ujung Pandang pada 1992, yang menghasilkan sistim pendonasian bagi Pekerja Penuh Waktu. Juga ditetapkan untuk mengadakan Konferensi Misi setiap dua tahun menyelingi Konferensi Nasional.

Konferensi Nasional VII diadakan di Wisma Kanasih, Caringin, Bogor, yang menghasilkan perbaikan sistim pendonasian/tunjangan-tunjangan bagi Pekerja Gereja.

Konferensi Nasional VIII diadakan pada 1996 di Bahtera Hotel, Balikpapan, Kaltim dengan mengambil tempat penginapan bagi para peserta di Asrama Haji. Dengan keputusan berupa penyempurnaan bagi AD, ART, dan Tata Gereja GAA secara lebih konprehensif.

Konferensi Nasional IX diadakan di Ujungpandang (Makassar) pada 1998 yang menghasilkan kesepakatan bahwa asas Organisasi GAA berubah dari Kongregasional menjadi Presbiteral Sinodal dengan kesepakatan nanti akan diefektifkan sesudah Konferensi Nasional X di MBH Sulut. Diputuskan untuk masa transisi keketuaan masih berada di pundak Pdt. Dr. Frans Tamarol. Jadi pemilihan nanti dalam Konferensi Nasional tersebut.

Konferensi Nasional X diadakan di Manado Beach Hotel Minahasa Sulut, pada 2000, dan keketuaan kembali lagi dari Pdt. Dr. Frans Tamarol kepada Pdt. Drs. Ruddy J. Akay. Pada Konas X tersebut mulailah secara efektif asas prebiterial sinodal dijalankan.

Konferensi Nasional XI diadakan di Malang Jawa Timur pada 2002 dengan hasil penegasan asas pemerintahan gereja secara presbiteral sinodal.

Rapat Luar Biasa

Dalam sejarah GAA Rapat Luar Biasa (RLB) telah berlangsung satu kali. Rapat Luar Biasa I (RLB) yang berlangsung di Pineleng Minahasa, Sulut pada April 2001 dengan agenda pemantapan asas presbiteral-sinodal. Di dalam RLB I tersebut berkembang wacana agar kantor pusat GAA berpindah ke Manado, karena di Manado dianggap lebih feasible (laik) dalam banyak hal. Misalnya secara operasional di Manado lebih murah dan lain-lain, tetapi RLB I memutuskan Kantor Pusat tetap di Jakarta.

Konferensi Misi

Konferensi Misi diadakan dalam rangka pembinaan bagi para Pekerja Gereja, terutama yang penuh waktu. Ada ceramah-ceramah khusus, juga lokakarya dsb.

Konferensi Misi I diadakan di Manado pada 1991, dengan dihadiri oleh hampir semua Pekerja Gereja (PG) penuh waktu se-Indonesia. Pembicara-pembicara pada Konferensi Misi tersebut adalah, Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, M.Ed, MS, MA, selaku Direktur SETIA Jakarta. Pdt. Drs. Ruddy J. Akay selaku ketua umum GAA dan Pdt. Joseph Watkins selaku direktur TCM USA, dan Pdt. Joel Molina selaku dosen SETIA Jakarta.

Konferensi Misi II pada 1993 diadakan di beberapa kota yaitu; Prigen, Jatim untuk para PG dari Sumatera Utara dan Jawa, dengan pembicara Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, M.Ed, MS, MA, dll. Balikpapan untuk PG Kaltim degan pembicara Pdt. Marthinus F. Kambey, S.Th, MA dll. Manado untuk para PG se Sulawesi dan Irja, dengan pembicara Pdt. Dr. Frans P. Tamarol, M.Ed, MS, MA, Pdt. Piet H. Sambur, Ev. Drs. Arthur A. Kotambunan,MM., dan Pdt. Jerry Maloring serta Pdt. Dr. Jove Wungouw, dll.

Konferensi Misi III diadakan pada 2001 secara terpisah untuk GAA Wilayah Sulutteng dan Sulsel diadakan di Mountainview Homestay Tomohon, Dengan pembicara: Pdt. Marthinus F. Kambey, S.Th., MA, Pdt. Piet H. Sambur, S.Th., Pnt. Ir. Jans D. Lalita, M.Sc.,M.Div., dan pembicara tamu: Pdt. Prof. DR. W. Stanley Heath, D.Th.,DD, sedangkan untuk jemaat-jemaat di Jawa dan Sumatera diadakan di kota Taman Bunga Puncak Jawa Barat, dengan pembicara: Pdt. Drs. Ruddy A.J. Akay, Pdt. Drs. James R. Damping, Pnt. DR. Hans Lumintang, Sp.KK, dan pembicara utama: DR. Suhento Liauw dan pembicara pembanding: Pdt. Piet H. Sambur, S.Th.

Konferensi Misi IV untuk Wilayah Sulutteng diadakan pada 2003 di Jemaat Tesalonika Kotamobagu yang juga dihadiri oleh PG dari Jayapura, Papua, dengan pembicara: Pnt.Dr. Jimmy Posangi, M.Sc.,Ph.D., Pdt. Piet H. Sambur, S.Th., Pnt. Arthur A. Kotambunan, MM. Sedangkan untuk Sulsel, Kaltim, Jawa dan Sumatera rencana diadakan di Prigen Jatim pada Februari 2004.

PERTEMUAN PEMUDA NASIONAL

Atas prakarsa Pimpinan Wilayah Provinsi (Wilsi) Sulsel, maka pada 1997 diadakan Pertemuan Pemuda GAA Nasional I, yang diselenggarakan di Makale, tanah Toraja, dengan pembicara: Pdt. Jerry Maloring, Pdt. Piet H. Sambur, dan Ev. Ir. Audy Kadang.

Pertemuan Pemuda GAA Nasional II pada 2002, diadakan di Hotel Missylinia Rantepao, dengan pembicara: Pdt. Herodion, S.Th., dan Ny. Angella Indino-Hampp, dari TCM, Filipina, serta Ev. Ir. Audy Kadang.

Pertemuan Pemuda GAA Nasional III diadakan di Biara “Bukit Rahmat” Samarinda Kaltim, pada 2003, dengan pembicara: Pdt.Drs. Ruddy A.J. Akay, Pdt. Marthinus F. Kambey, S.Th.,MA, Pdt.Drs. James R. Damping, Pdt. Piet H. Sambur, S.Th. Di dalam pertemuan tersebut telah diprakarsai dan diputuskan pembentukan Komisi Pemuda GAA Tingkat Nasional, dengan Komposisi Personalia Pengurus Perdana sebagai berikut:

Ketua : Ray. M. Akay

Sekretaris : Yessy Ward

Bendahara : Priskila Tangkilisan.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Dalam ketaatan kepada Pemerintah sesuai ajaran Alkitab di dalam Surat Roma 13 maka secara legal Gereja Alkitab Anugerah dinyatakan berdiri pada 27 Juni 1979 dengan Akte Notaris pada Kantor Notaris Nico Rudolf Makahanap No. 25, Tgl. 27 Juni 1979 dan pendaftaran Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 21/Leg./1979/Tim. Selasa 24-7-1979 lalu didaftarkan di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur, No. w.q/5/1945/1981, tanggal 31 Agustus 1981. Lalu didaftarkan lagi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Departemen Agama R.I. No. 89 Tahun 1985, tanggal 28 November 1985. Lalu didaftarkan ulang pada Instansi yang sama No. 70 Tahun 1988 (untuk penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985).

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA KRISTEN

Sebagaimana dalam pendahuluan telah dinyatakan bahwa para Misionari TCM Amerika Serikat-lah, terutama Keluarga Anderson yang memulai pelayanan sehingga terbentuklah GAA di Indonesia, pertama-tama yang beliau dekati adalah orang-orang percaya yang tergabung dalam apa yang dinamakan “Pemuda Persekutuan” yang kemudian mendirikan Yayasan Injil Anugerah Indonesia. Dan setelah itu berdiri pula GAA, yang pendiriannya terpisah sama sekali dengan yayasan tersebut, dengan demikian secara alamiah GAA tidak merasa diri terikat lagi dengan yayasan tersebut karena modus pelayanan yang sangat berbeda. Yayasan tersebut bergerak terbatas hanya pada satu hal yaitu penginjilan, sedangkan gereja memfokuskan diri pada tiga hal yaitu: penginjilan, penjemaatan dan penggembalaan. Dengan TCM Amerika Serikat bahkan dengan TCM Filipina GAA masih terus berhubungan secara rohani dan doktrinal karena kesamaan doktrin dan visi.

Di dalam negeri sebagaimana diketahui memiliki beberapa organisasi Persekutuan Gereja-Gereja secara Nasional. Dari pihak Katolik, ada Majelis Agung Gerejawi Indonesia (MAWI); dari Protestan Oikumenis, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI); dari Aliran-aliran Pentakosta, Dewan Pentakosta Indonesia (DPI); dari kaum Injili, Persekutuan Injili Indonesia (PII) dll. Karena GAA mempunyai asas Injili maka ia memilih bergabung dengan PII, sejak 1995, dengan Keanggotaan Nomor : 48/PII/Grj./1995.

Khusus di Sulawesi Utara, sejak 1998 GAA sering diundang berpartisipasi oleh Sinode Am Gereja-gereja Sulutteng dalam acara dengan Pemerintah Daerah, dan GAA berpartisipasi dalam memimpin acara-acara, puji-pujian dll. Kehadiran GAA dalam acara-acara dimaksud untuk menyuarakan iman Injili Dispensasional, bukan sekedar mencari pengakuan dari Badan-badan kristen tersebut. Gereja ini sudah mengadakan Konferensi Nasional yang diadakan di Sindanglaya, Puncak Jawa Barat pada 2-4 Agustus 2006 dalam rangka mengevaluasi kerja 2004 S.d. 2008 dan menyusun strategi-strategi baru pada 2006-2008.

PENUTUP

Demikian sejarah singkat Gereja Alkitab Anugerah. Tentu dalam penguraiannya mungkin saja masih ada yang terlewatkan atau salah dalam pemberian tanggal dan lain-lain. Segala kritik, saran, dan saran-saran perbaikan akan kami terima dengan senang hati. Kiranya Sejarah Singkat GAA ini dapat menjadi berkat bagi para pembaca sekalian.

Kiranya Tuhan dimuliakan.

MAKSUD DAN TUJUAN GAA

MAKSUD DAN TUJUAN GEREJA ALKITAB ANUGERAH

1. Maksud Gereja Alkitab Anugerah adalah mengemban Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yaitu melaksanakan visi dan misi rencana Allah menyampaikan Berita Injil Anugerah Allah kepada semua orang.

2. Tujuannya untuk memelihara hubungan dan keutuhan persekutuan anggota, beribadah, membentuk Sidang-sidang Jemaat dalam rangka membangun manusia Indonesia yang rohani sebagai perwujudan cita-cita bangsa dalam bidang spiritual.

USAHA DAN KEGIATAN GEREJA ALKITAB ANUGERAH

Gereja Alkitab Anugerah mencapai maksud dan tujuannya dengan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk persekutuan, mengadakan kebaktian, penyelidikan dan pemahaman Alkitab Firman Allah.

2. Mengadakan pelatihan dan pendidikan Alkitab kepada para calon Anggota, para pengurus (Pejabat atau calon Pengurus, Pejabat) Gereja.

3. Melakukan Pekabaran Injil Anugerah Allah seperti: Kebangunan Rohani, Ceramah Alkitab, seminar, Pendidikan rohani, Pengutusan Pengabar Injil, Pendidikan Alkitab melalui Sekolah Formal Gereja Alkitab Anugerah, dll.

4. Melakukan pelayanan diakonia sosial sesuai Amanat Firman Allah.

5. Melakukan pelayanan rohani melalui media massa, media komunikasi seperti literatur, dll.

6. Mengadakan hubungan kerjasama, baik secara pribadi, maupun dengan organisasi Kristen lainnya yang seasas, di dalam dan luar negeri.

7. Usaha-usaha dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan asas GAA dalam anggaran dasar.

TATA GEREJA

GEREJA ALKITAB ANUGERAH

TAHUN 2008

Bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2002 telah disesuaikan dengan Amandemen Anggaran Dasar Gereja Alkitab Anugerah Tahun 2001, searah dengan perkembangan organisasi GAA di Indonesia yang semakin maju dan kompleks sehingga perlu diganti, maka Tata Gereja sebagai aturan teknis dengan demikian harus diganti.

BAB I

STRUKTUR PENGURUS GAA

Pasal 1

Majelis Pengurus Sinode

(1) Susunan dan jumlah anggota Majelis Pengurus Sinode (MPS) GAA dipilih dan ditetapkan melalui Sidang Raya (SR) 4 (empat) tahunan, atau melalui Sidang Luar Biasa (SLB).

(2) Jumlah dan susunan Majelis Pengurus Sinode terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Anggota 1 (satu) orang sehingga jumlahnya 5 (lima) orang dan tidak boleh lebih.

(3) Tata cara pemilihan anggota MPS ditetapkan secara tersendiri dalam Sidang Raya (SR) atau Sidang Luar Biasa (SLB) dengan berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat calon anggota.

(4) Syarat-syarat untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota MPS sebagai berikut:

a. Memenuhi I Timotius 3:1-13; Titus 1:5-10

b. Warga negara Indonesia

c. Anggota penuh GAA, yang telah menjadi presbiter dalam organisasi GAA selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.

d. Bertempat tinggal di Indonesia.

e. Pendidikan umum sekurang-kurangnya SMU atau sederajat atau pendidikan teologia sekurang-kurangnya program D3.

f. Berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

g. Berkelamin laki-laki.

h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Tidak pernah dipidana penjara karena suatu kasus tindak pidana setelah ia lahir baru.

j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota MPS.

(5) Keanggotaan sebagai Majelis Pengurus Sinode (MPS) mendapat donasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua MPS atas persetujuan MPG; SK penetapan upah/donasi tentunya harus disampaikan kepada MPG dan MPW seluruh Indonesia.

(6) Serah terima pengurus MPS yang lama kepada pengurus MPS yang baru dilaksanakan pada penutupan Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa saat itu.

Pasal 2

Persyaratan Ketua dan Sekretaris

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua MPS sebagai berikut:

a. Pernah menjadi pengurus organisasi GAA, serendah-rendahnya tingkat MPSJ atau gembala sidang atau MPG.

b. Bersedia bertempat tinggal di tempat kedudukan Kantor Pusat GAA.

c. Dengan tidak mengurangi makna pasal 1 ayat 4 huruf e dan f di atas, pendidikan calon ketua serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Sarjana Pendidikan Agama, dan umur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun.

(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi sekretaris sebagai berikut:

a. Memenuhi I Timotius 3:1-13; Titus 1:5-10

b. Warga negara Indonesia

c. Anggota penuh GAA, yang telah menjadi presbiter dalam organisasi GAA selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.

d. Bertempat tinggal di Indonesia.

e. Pendidikan umum sekurang-kurangnya SMU atau sederajat atau pendidikan teologia sekurang-kurangnya program D3.

f. Berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

g. Berkelamin laki-laki.

h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Tidak pernah dipidana penjara karena suatu kasus tindak pidana setelah ia lahir baru.

j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota MPS.

Pasal 3

Majelis Pengurus Wilayah

(1) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) adalah perpanjangan tangan MPS di wilayah, yang membawahi 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi yang ditetapkan MPS dan melaksanakan tugas-tugas MPS yang ada di wilayah.

(2) Susunan dan jumlah anggota Majelis Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah, yang terdiri dari:

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota 1 (satu) orang.

(3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MPW sebagai berikut:

Dilaksanakan melalui pemilihan oleh semua presbiter yang mempunyai hak suara (sama seperti posisi hak suara dalam Sidang Raya) yang ada dalam wilayah bersangkutan.
Presbiter yang mempunyai hak suara tersebut huruf a di atas yaitu; semua Pekerja Gereja yang bertugas, Penginjil yang bertugas, 2 (dua) suara utusan masing-masing MPSJ dan MPJ dan 1 (satu) suara utusan ladang.
Pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk melalui SK MPS, dan atau MPW berjalan atas nama MPS.
Pelaksanaan pemilihan pengurus MPW baru, dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan yang lama berakhir.
Sebelum pelaksanaan pemilihan, MPS terlebih dahulu harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada MPW berjalan, MPSJ, MPJ, Koordinator Ladang, para Pekerja Gereja yang bertugas dalam wilayah tersebut, dan tembusannnya kepada MPG.
Tata cara dan teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan berpedoman pada tata cara yang berlaku dalam organisasi GAA.

(4) Hasil pemilihan pengurus MPW baru oleh panitia pelaksana pemilihan, yang turut diketahui ketua MPW lama, selanjutnya dikirim kepada MPS untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Surat Keputusan pengesahan dari MPS tembusannya disampaikan kepada MPG.

(6) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota MPW sebagai berikut:

a. Memenuhi I Timotius 3:1-13; Titus 1:5-10

b. Warga negara Indonesia

c. Anggota penuh GAA, dan telah menjadi presbiter dalam organisasi GAA selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.

d. Bertempat tinggal di wilayah kedudukan MPW.

e. Pendidikan sekurang-kurangnya tingkat SMU atau sederajat.

f. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

g. Dengan tidak mengurangi makna huruf e dan f di atas, maka calon ketua, pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Sarjana Pendidikan Agama (SPAK), dan umur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.

h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Berjenis kelamin laki-laki

j. Tidak pernah di penjara karena tindak pidana setelah ia lahir baru.

k. Bersedia diangkat menjadi anggota MPW.

(7) Keanggotaan MPW tidak mendapat upah/donasi selama masa jabatannya.

(8) Dana operasional MPW di atas melalui SK MPS.

Pasal 4

Majelis Pengurus Sidang Jemaat

“ Idem yang lama”

Pasal 5

Majelis Pengurus Jemaat

“Idem yang lama”

Pasal 6

Koordiantor Ladang

“Idem yang lama”

BAB II

STRUKTUR MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA

Pasal 7

Majelis Pertimbangan Gereja Pusat

(1) Struktur Kepengurusan Majelis Pertimbangan Gereja GAA terdiri dari:

a. Majelis Pertimbangan Gereja Pusat (MPGP).

b. Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah (MPGW).

(2) Susunan dan jumlah anggota Majelis Pertimbangan Gereja Pusat dipilih dan ditetapkan melalui Sidang Raya (SR) atau Sidang Luar Biasa (SLB).

(3) Jumlah dan susunan anggota Majelis Pertimbangan Gereja Pusat sebagai berikut:

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. 2 (dua) orang anggota, sehingga jumlah personil tidak lebih dari 5 (lima) orang.

(4) Tata cara pemilihan anggota MPGP ditetapkan dalam Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa.

(5) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota MPGP sebagai berikut:

a. Memenuhi I Timotius 3:1-13; Titus 1:5-10

b. Anggota penuh GAA, dan telah menjadi presbiter dalam organisasi GAA selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.

c. Warga negara Indonesia

d. Bertempat tinggal di Indonesia.

e. Pendidikan sekolah umum sekurang-kurangnya tingkat SMU atau sekolah teologia program D3.

f. Berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

g. Dengan tidak mengurangi makna huruf e dan f di atas, untuk dapat diangkat menjadi ketua, pendidikan umum sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Sarjana Pendidikan Agama (SPAK), dan umur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Bersedia diangkat menjadi anggota MPG.

Pasal 8

Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah

(1) Jumlah dan susunan anggota Majelis Pertimbangan Gereja Pusat sebagai berikut:

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota 1 (satu) orang

(2) Tata cara pemilihan anggota Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah sebagai berikut:

Dilaksanakan melalui pemilihan oleh semua presbiter yang mempunyai hak suara sama seperti dalam Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa yang ada dalam wilayah bersangkutan, yaitu: semua Pekerja Gereja yang bertugas, 2 (dua) suara utusan masing-masing MPSJ dan MPJ dan 1 (satu) suara utusan ladang, serta masing-masing personil MPGW lama 1 (satu) suara.
Pelaksanaan pemilihan pengurus MPGW baru, dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan yang lama berakhir. Untuk pemilihan pertama MPGW, setelah ditetapkannya Tata Gereja ini dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah penetapan Tata Gereja baru dengan panitia yang ditunjuk melalui MPS yang baru.
Tata cara dan teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan berpedoman pada tata cara yang umum berlaku dalam organisasi GAA.

(3) Hasil pemilihan pengurus MPGW oleh panitia pelaksana selanjutnya dikirim kepada MPS melalui MPGP untuk mendapatkan pengesahan melalui SK pengukuhan.

(4) Surat Keputusan pengesahan/pengukuhan MPS tembusannya disampaikan kepada MPGP, MPW, MPSJ,MPJ, dan koordinator ladang serta semua Pekerja Gereja di dalam wilayah kerja MPGW.

(5) Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah tidak bertanggung jawab kepada MPS, tetapi kepada MPG Pusat.

(6) Syarat-syarat untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota MPGW sebagai berikut:

a. Memenuhi I Timotius 3:1-13; Titus 1:5-10

b. Warga negara Indonesia

c. Anggota penuh GAA, dan telah menjadi presbiter dalam organisasi GAA selama 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.

d. Bertempat tinggal di wilayah kedudukan MPW.

Pendidikan sekurang-kurangnya tingkat SMU atau sederajat.
Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Dengan tidak mengurangi makna huruf e dan f di atas, maka calon ketua, pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Sarjana Pendidikan Agama (SPAK), dan umur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
Sehat jasmani dan rohani.

j. Bersedia diangkat menjadi anggota MPGW.

(7) Dana operasional Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah diatur melalui dana operasional Majelis Pertimbangan Gereja Pusat yang ditetapkan dengan SK khusus MPS, dengan penetapan dana yang berimbang.

BAB III

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI

Pasal 9

(1) Sekolah Tinggi Teologi dibentuk sebagai wadah dan sarana tempat mendidik para calon tenaga Pekerja Gereja (Pendeta/Gembala dan Penginjil) sesuai doktrin Gereja Alkitab Anugerah.

(2) Sekolah Tinggi Teologia berada di bawah payung organisasi GAA.

(3) Sekolah Tinggi Teologia berkedudukan di wilayah propinsi Sulawesi Utara.

(4) Sekolah Tinggi Teologia diberi nama: Sekolah Tinggi Teologia Injil Anderson (STTIA).

Pasal 10

Status Otonom

(1) Sekalipun Sekolah Tinggi Teologia Injil Anderson berada di bawah payung organisasi GAA, tetapi dalam pelaksanaan operasional sekolah diberi status otonom.

(2) Status otonom dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dalam arti sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal:

a. Memilih dan mengangkat direktur dan pemimpin sekolah lainnya.

b. Memilih dan mengangkat tenaga pengajar (dosen) serta tenaga administrasi sekolah.

c. Mengatur pengelolaan keuangan intern sekolah.

d. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam lingkungan kampus. Termasuk mengambil tindakan dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin gerejawi GAA dalam lingkungan kampus, baik terhadap tenaga pengajar/dosen, maupun mahasiswa.

e. Dalam hal mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap tenaga pengajar yang melakukan pelanggaran disiplin khusus:

1. Moral

2. Doktrin, maka tata cara pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah harus diserahkan kewenangannya kepada Majelis Pertimbangan Gereja, baik wilayah maupun pusat.

(3) Dalam hal pengesahan/pengukuhan pimpinan sekolah, maka surat keputusan pengukuhan harus melalui SK MPS.

(4) Direktur dan pimpinan STTIA, bertanggung jawab kepada MPS.

(5) Aturan teknis operasional sekolah akan diatur secara tersendiri oleh Pimpinan Sekolah bersama seluruh staf pengajar, yang turut diketahui dan ditandatangani ketua MPS.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 11

Majelis Pengurus Sinode

(1) Majelis Pengurus Sinode (MPS) sebagai mandataris Sidang Raya, mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan dan menjabarkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Tata Gereja (TG) bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi GAA.

(2) Secara struktural kelembagaan, MPS menjabarkan lebih lanjut tugas-tugas operasional organisasi secara berjenjang kepada: MPW, MPSJ, MPJ, dan koordinator ladang.

(3) Dalam urusan yang berhubungan dengan pihak pemerintah, MPS mewakili organisasi gereja di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala yang berhubungan dengan organisasi GAA.

(4) Majelis Pengurus Sinode (MPS) melakukan pengaturan, penggunaan, dan pengawasan terhadap semua aset kekayaan gereja, baik yang ada di pusat, maupun yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, dengan batasan-batasan sebagaimana tersebut; pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Anggaran Rumah Tangga.

(5) Majelis Pengurus Sinode menetapkan program kerja organisasi sesuai visi dan misi organisasi pada tahapan-tahapan:

Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang

(6) Majelis Pengurus Sinode berwenang:

Membentuk departemen-departemen dalam lingkungan intern MPS jika dianggap perlu.
Membuat surat pengesahan kepada MPW, MPGW, MPSJ, MPJ yang terpilih pada masing-masing organiasasi dengan meminta pertimbangan MPG.
Mengangkat dan mentahbiskan Pekerja Gereja (Pendeta dan Penginjil).
Mengangkat koordinator ladang.
Mensahkan Direktur Sekolah Tinggi Teologi Injil Anderson.
Mendirikan sekolah lainnya (sekolah sekuler) dalam lingkup organisasi GAA.
Mengeluarkan Surat Tugas untuk Pekerja Gereja (Pendeta dan Penginjil).
Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dalam lingkungan GAA dengan koordinasi bersama MPG.
Mengesahkan surat pendisiplinan kepada para anggota pengurus, para Pekerja Gereja, para pemimpin dan staf pengajar STTIA, yang disampaikan dan atau diusulkan MPG, karena suatu pelanggaran disiplin organisasi GAA.
Menyampaikan informasi tentang posisi keuangan gereja setiap 3 (tiga) bulan sekali termasuk alur masuk-keluarnya sumber dana dan penggunaan keuangan gereja kepada MPG, MPW, MPGW, MPSJ, MPJ, dan koordinator ladang.
Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Sidang Raya 4 (empat) tahunan.

Pasal 12

Majelis Pengurus Wilayah

(1) Sebagai perpanjangan tangan MPS di daerah/wilayah, MPW bertanggungjawab kepada MPS.

(2) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan organisasi GAA pada tingkat wilayah dengan cara melakukan koordinasi bersama MPSJ, MPJ, koordinator ladang, dan para Pekerja Gereja (Pendeta/Penginjil) yang berada dan bertugas di dalam wilayah kerjanya.

(3) MPW melaksanakan tugas-tugas organisasi yang berhubungan dengan pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di luar maupun di dalam pengadilan tentang segala urusan menyangkut organisasi GAA atas nama MPS.

(4) MPW melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dalam wilayah kerjanya pada tingkat MPSJ, MPJ, koordinator ladang, pada pendeta, dan penginjil.

(5) MPW menyampaikan hasil pemilihan MPSJ, MPJ, kepada MPS.

(6) MPW dapat mengusulkan status ladang penginjilan dan atau jemaat di wilayahnya menjadi jemaat, atau Jemaat menjadi Sidang Jemaat berkoordinasi dengan pengurus dan anggota jemaat setempat kepada MPS.

(7) MPW tidak berwenang melakukan pengangkatan/pengesahan Pekerja Gereja (Pendeta dan Penginjil) atau mutasi PG antar jemaat di dalam wilayah kerjanya.

(8) MPW dapat melakukan pengusulan kepada MPS untuk pelaksanaan mutasi atau rolling Pekerja Gereja yang berada di dalam wilayah kerjanya.

(9) MPW membuat program kerja organisasi tingkat wilayah secara berjenjang dalam kurun waktu jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan tetap memperhatikan program kerja MPS secara nasional supaya tidak terjadi tumpang tindih.

(10) MPW membuat laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada MPS dan tembusannya MPG.

(11) Dalam hal yang dianggap penting, MPW dapat membuat laporan secara khusus.

Pasal 13

Majelis Pengurus Sidang Jemaat

Dan

Majelis Pengurus Jemaat

(1) Secara struktural organisasi, Majelis Pengurus Sidang Jemaat (MPSJ) dan Majelis Pengurus Jemaat (MPJ) bertanggung jawab kepada MPS melalui MPW.

(2) MPSJ dan MPJ mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan organisasi gerejawi pada tingkat Sidang Jemaat dan Jemat yang dipimpinnya, bekerjasama dengan Pekerja Gereja (Pendeta atau Penginjil) memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaat.

(3) MPSJ bertanggung jawab secara penuh atas kebutuhan hidup Pekerja Gereja yang bertugas pada jemaat yang bersangkutan, yang jumlah donasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi GAA (tabel upah PG dikeluarkan oleh MPS).

(4) MPJ bertanggung jawab atas kebutuhan hidup Pekerja Gereja sebesar 50% dari ketentuan yang ditetapkan MPS.

(5) MPSJ dan MPJ dapat memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja Gereja, yang jumlahnya disesuaikan masing-masing tingkat pengurus, tetapi bukan merupakan suatu ketentuan yang bersifat tetap.

(6) MPSJ dan MPJ mempunyai kewajiban memberikan setoran wajib dari uang kolekte setiap bulan secara akumulatif kepada kas MPS, sebesar 25% untuk MPSJ, dan 15% untuk MPJ.

(7) MPSJ dan MPJ berhak memberi laporan, baik lisan maupun tertulis kepada MPS, baik langsung maupun melalui MPW setempat atas terjadinya suatu pelanggaran disiplin gerejawi sebagaimana tersebut dalam pasal tentang larangan.

(8) MPSJ dan MPJ dapat berkonsultasi dengan MPW atas suatu tindakan pelanggaran disiplin gerejawi oleh seorang Pendeta atau Utusan Injil yang terjadi dalam lingkungan kerjanya, seperti: pelanggaran doktrin, moral, keuangan, penggunaan aset gereja yang tidak tertulis, perkelahian, dll.

(9) MPSJ dan MPJ menyampaikan laporan kegiatan pada tingkat organ yang dipimpin secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada MPS melalui MPW setempat.

Pasal 14

Koordinator Ladang

(1) Koordinator ladang adalah seorang Pekerja Gereja (Pendeta atau Penginjil) yang diberi tugas oleh MPS melakukan pelayanan pada suatu tempat yang dianggap berpotensi dikembangkan menjadi lokasi pelayanan tetap.

(2) Koordinator ladang diangkat berdasakan SK MPS dan atau MPW setempat atas nama MPS, dan bertanggung jawab kepada MPS.

(3) Koordinator ladang berada di bawah pengawasan MPS, tetapi dapat juga diserahkan kepada MPW,MPSJ dan MPJ yang terdekat atas nama MPS.

(4) Koordinator ladang memberi laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada MPS, atau dapat juga melalui MPW, MPSJ, dan MPJ terdekat, tentang situasi dan perkembangan ladang.

(5) Kebutuhan hidup koordinator ladang di bawah tanggung jawab MPS.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TANGGUN JAWAB

MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA

Pasal 15

Majelis Pertimbangan Gereja Pusat

(1) Majelis Pertimbangan Gereja Pusat (MPGP) mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional organisasi GAA di seluruh Indonesia, yang pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga struktural MPS, MPW, MPSJ, MPJ, Koordinator ladang, serta Pekerja Gereja.

(2) Selain fungsi pengawasan tersebut, Majelis Pertimbangan Gereja (Pusat dan Wilayah) adalah badan satu-satunya yang melakukan pemeriksaan dan penyelesaian terhadap semua pelanggaran disiplin gerejawi yang dilakukan oleh para anggota personalia MPS, MPW, MPSJ, MPJ, Koordinator ladang, dan para Pekerja Gereja.

(3) Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin gerejawi selanjutnya akan diatur dalam pasal tentang hukuman disiplin dan tata cara pemeriksaan pelanggaran.

(4) Dalam operasional kerja MPG (Pusat dan Wilayah) hanya ditetapkan anggaran tersendiri melalui keputusan MPS, dengan ketentuan harus ditetapkan anggaran yang berimbang.

Pasal 16

Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah

(1) Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah (MPGW) adalah lembaga di wilayah sebagai perpanjangan tangan (wakil) MPG Pusat di wilayah yang daerah kerjanya adalah wilayah kerja MPW.

(2) Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjaadi di wilayah kerjanya dan selanjutnya hasil resume pemeriksaan disampaikan kepada MPGP untuk ditindak lanjuti.

(3) Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah tidak dalam kapasitas menjatuhkan keputusan suatu tindak pelanggaran disiplin gerejawi, kecuali kewenangan itu diberikan oleh MPGP dan MPS, dalam hal teguran lisan atau teguran tertulis.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Pekerja Gereja

(1) Pekerja Gereja (PG) ialah seseorang yang sudah lahir baru, mempunyai kepastian keselamatan masuk surga karena imannya kepada Tuhan Yesus, dan menyatakan diri mencurahkan segenap hiupnya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, dan berjanji tidak akan beralih status menjadi Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta atau jabatan politik apapun.

(2) Penyebutan status Pekerja gereja dalam organisasi GAA yaitu Pendeta/Gembala dan Penginjil.

(3) Prosedur pengangkatan Pekerja Gereja (PG) harus melalui tata cara, pencalonan, pengujian, dan pentahbisan.

(4) Calon ialah seseorang yang sudah berpendidikan teologia minimal program D3 (120 SKS) atau Sarjana Pendidikan Agama (SPAK) atau seseorang yang telah berpengalaman luas dalam pelayanan gerejawi di lingkungan organisasi GAA, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun terus-menerus dan lulus ujian yang diadakan oleh MPS.

(5) Berhubung dalam organisasi GAA ada beberapa orang yang telah ditahbiskan sebagai pendeta, tetapi tidak pada posisi status fungsional sesuai ayat 1 (satu) pasal ini, dan tidak sedang melaksanakan fungsi kependetaan, maka tidak diklasifikasi sebagai Pekerja Gereja, namun status kependetaannya dinyatakan status quo.

(6) Mengingat status Pendeta harus tenaga fugsional, maka sejak disahkan dan ditetapkannya Tata Gereja ini, MPS tidak dibenarkan lagi melakukan pengangkatan dan pentahbisan seseorang sebagai Pendeta, tetapi bukan tenaga fungsional.

Pasal 18

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan pendeta

(1) Seseorang dapat diangkat dan ditahbiskan menjadi Pendeta/Gembala apabila:

Memenuhi I Tim 3:1-13; Tit 1:5-10
Pendidikan teologi sekurang-kurangnya Sarjana Pendidikan Agama yang diakui oleh organisasi GAA.
Pria berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
Telah mempunyai pengalaman pelayanan di ladang penginjilan dalam organisasi GAA, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus-menerus, atau telah menjadi presbiter atau pengurus MPS, MPG, MPW, MPGP, MPSJ, MPJ, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus.
Lulus ujian lisan dan tulisan yang diadakan MPS atau tim yang dibentuk khusus untuk ujian.
Rekomendasi dari MPG, MPW, MPSJ, atau MPJ setempat.
Setia kepada Firman Tuhan, AD, ART, dan Tata Gereja GAA.
Mengajukan surat permohonan kepada MPS dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup.

2. Rekomendasi MPJ, MPSJ, MPW setempat, dan MPG.

3. Copy ijazah terakhir.

4. Surat pernyataan setia pada Firman Tuhan, AD, ART, Tata Gereja.

5. Surat persetujuan orang tua bagi yang belum kawin, dan dari istri yang sudah menikah.

6. Surat keterangan dokter.

7. Surat pernyataan bersedia diutus ke seluruh daerah di Indonesia.

(2) Upacara pentahbisan dipimpin langsung oleh ketua MPS atau salah seorang pendeta senior lainya yang diberi wewenang tertulis oleh ketua MPS.

(3) Sertifikat pentahbisan hanya dikeluarkan dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris MPS.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta

(1) Seorang Pendeta/gembala harus mendapat surat penugasan/surat tugas dari MPS di mana ia bertugas, tembusan disampaikan kepada pengurus setempat (MPW, MPSJ, atau MPJ).

(2) Sebagai Pekerja Gereja, Pendeta/gembala harus melaksanakan tugasnya di mana ia ditempatkan, antara lain:

a. Tugas penggembalaan ke dalam jemaat.

b. Bersama-sama dengan pengurus jemaat membuat program kerja pelayanan intern jemaat, seperti:

1) Pelayanan mimbar (khotbah, KAM).

2) Pelayanan anak-anak Sekolah Mingu.

3) Pelayanan pemuda remaja.

4) Pelayanan keputrian.

5) Pelayanan diakonia.

c. Bersama-sama dengan pengurus jemaat membuat program kerja pelayanan keluar, seperti:

1) KKR

2) PIP

3) PA

4) Reatreat, dll.

(3) Dalam hubungan dengan tugas penggembalaan Pendeta/Gembala bertanggung jawab kepada MPSJ, MPJ yang dilayani, tetapi dalam keseluruhan tugas-tugasnya sebagai Pekerja Gereja, ia bertanggung jawab kepada MPS melalui MPW.

(4) Pendeta/Gembala harus membuat laporan tentang kegiatannya kepada MPS setiap 3 (tiga) bulan melalui MPW setempat dan diketahui pengurus jemaat setempat.

(5) Dalam hal seorang Pendeta/Gembala melakukan tindakan pelanggaran yang sangat prinsip, seperti: moral, perkelahian, meninggalkan tempat tugas tanpa persetujuan MPS atau MPW setempat, menjual inventaris gereja tanpa prosedur, tetapi belum ada surat pendisiplinan dari MPS, maka MPW bersama pengurus dimana PG bertugas dapat mengambil sikap untuk sementara waktu, diambil menunggu keputusan MPS.

Pasal 20

Evangelis/Penginjil

(1) Evangelis/Penginjil adalah seorang pria atau wanita, berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, telah lahir baru, dan mempunyai keyakinan kepastian masuk surga karena imannya kepada Tuhan Yesus.

(2) Tata cara dan syarat pengangkatan sebagai Penginjil sebagai berikut:

a. Pendidikan teologia sekurang-kurangnya program D3 (120 SKS) yang diakui organisasi GAA, atau sertifikat pendidikan pelatihan penginjilan yang diadakan GAA.

b. Telah melyani dalam lingkungan organisasi GAA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau telah menjadi presbiter sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus.

c. Pria dan wanita sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun.

d. Setia pada: doktrin, AD, ART, dan Tata Gereja.

e. Surat rekomendasi dari MPSJ, MPJ, atau ladang, tempat yang bersangkutan sebagai anggota jemaat.

f. Mengajukan surat permohonan untuk menjadi penginjil kepada MPS atau melalui MPW setempat, dengan lampiran:

1) Daftar riwayat hidup.

2) Copy ijazah umum dan teologi.

3) Surat pernyataan setia pada: doktrin, AD, ART, Tata Gereja GAA.

4) Surat rekomendasi dari ladang, MPJ, MPSJ, yang bersangkutan sebagai anggota jemaat.

5) Surat persetujuan dari orang tua, atau suami, istri yang sudah menikah.

g. Evangelis/Penginjil mendapat tunjangan hidup dari organisasi GAA yang diatur secara khusus melalui keputusan MPS.

Pasal 21

Tugas dan Tanggung Jawab Penginjil

(1) Idem ayat 19

(2) Penginjil melaksanakan tugas-tugas kepelayanan dalam suatu jemaat, seperti:

a. Tugas pelayanan ke dalam jemaat.

b. Membantu Pendeta dalam tugas pelayanan intern jemaat apabila di jemaat yang bersangkutan sudah ada pendeta/gembala.

c. Membantu pengurus dan pendeta pelayanan mimbar, seperti:

1) Berkhotbah

2) Pelayanan pemuda-remaja

3) Pelayanan Sekolah Minggu

4) Melakukan PIP di luar jemaat

5) Mengadakan PA di luar jemaat, dsb.

(3) Penginjil membuat laporan tentang kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan tentang semua aktifitasnya kepada MPS atau kepada MPW setempat atas nama MPS, dan mengetahui pengurus setempat.

Pasal 22

Hak-hak Pekerja Gereja

(1) Hak hidup sebagai berikut:

a. Berhak mendapat tunjangan hidup (donasi) dengan berpedoman pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia, atau ditetapkan oleh MPS (MPS harus menetapkan tabel donasi).

b. Mendapat tempat tinggal yang layak.

c. Mandapat hak cuti, cuti tahunan, cuti hari libur, cuti hamil, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan RI (dapat diatur tersendiri oleh MPS).

d. Mendapat santunan kematian, sakit, kecelakaan, bencana alam disesuaikan dengan kemampuan keuangan gereja.

e. Mendapat uang pasongan setiap akhir tahun, jika keuangan jemaat/organ memungkinkan, dan pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pengurus setempat, tetapi bukan merupakan peraturan yang mengikat.

(2) Hak organisasi sebagai berikut:

a. Mempunyai hak suara dalam Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa.

b. Mempunyai hak : usul, saran, dan hak bertanya kepada MPS, MPG, MPW, di dalam atau di luar sidang atau rapat yang sah untuk kepentingan organisasi GAA.

c. Berhak untuk dipilih sebagai anggota pengurus MPS, MPG, atau MPW.

d. Pekerja Gereja tidak untuk jabatan anggota pengurus tingkat MPSJ dan MPJ, karena posisinya selaku Gembala Sidang.

(3) Hak pensiun:

a. Organisasi GAA memberikan hal pensiun kepada PG

b. Uang pensiun akan diberikan secara akumulasi pada saat PG memasuki masa pensiun, yang jumlahnya akan diatur secara tersendiri melalui keputusan MPS bersama MPG.

(4) Syarat-syarat untuk penetapan pensiunan sebaga berikut:

a. Apabila PG telah mencapai umur 70 tahun.

b. Apabila PG meninggal dunia.

c. Apabila PG tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena sakit berat dan permanen.

BAB VII

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 23

Jabatan Ketua

(1) Masa/periode jabatan ketua; MPS, MPG, MPW, MPSJ dan MPW ditetapkan 2 (dua) kali periode jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

(2) Dengan tidak mengurangi maksud ayat 1 (satu) pasal ini, seseorang yang telah menduduki jabatan 2 (dua) periode, tetapi telah diantarai 1 (satu) kali masa periode kepengurusan, ia dapat dipilih kembali sebagai ketua untuk masa kepengurusan berikutnya.

(3) Ketua MPS, MPG, MPW, MPSJ, MPJ yang telah menduduki 2 (dua) periode kepengurusan tetap dapat dipilih menjadi anggota pengurus untuk periode berjalan pada semua tingkat lembaga.

Pasal 24

Masa Jabatan Berakhir

(1) Periode kepengurusan tiap organ ditetapkan sebagai berikut:

a. Periode kepengurusan MPS dan MPG ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

b. Periode kepengurusan MPW, MPSJ dan MPJ ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

c. Koordinator ladang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

(2) Masa jabatan kepengurusan berakhir apabila:

Masa kepengurusan berakhir.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Meninggal dunia.
Diberhentikan karena dikenakan hukuman disiplin gerejawi.
Karena dihukum penjara atas suatu tindak pidana.
Karena yang bersangkutan keluar dari organisasi GAA.
Karena kehilangan kewarganegaraan.
Karena yang bersangkutan pindah tempat tinggal ke luar daerah atau ke luar negeri.

Pasal 25

Pengisian Jabatan Lowong

(1) Pengisisan jabatan organ MPS yang lowong sebagai berikut:

Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua, maka wakil ketua secara otomatis mengambil alih tanggung jawab Ketua, sampai masa kepengurusan berakhir.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, MPS dan MPG segera melakukan rapat khusus untuk memilih dan mengangkat anggota baru untuk mengisi jabatan lowong tersebut, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditetapan.
Apabila seluruh jabatan kosong karena suatu keadaan yang luar biasa, maka kepengurusan diambil alih MPG, untuk selanjutnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan mempersiapkan pelaksanaan Sidang Luar Biasa (SLB) untuk pemilihan pengurus MPS yang baru.

(2) Pengisian jabatan Majelis Pertimbangan Gereja yang lowong sebagai berikut:

Pengisian jabatan MPG yang lowong dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui rapat khusus antara MPS dan MPG.
Apabila seluruh jabatan lowong karena suatu keadaan yang luar biasa, maka dalam waktu 2 (dua) bulan MPS bersama ketua dan sekretaris MPW, MPSJ, dan MPJ, seluruh Indonesia melakukan rapat khusus untuk memilih MPG yang baru.

(3) Pengisian jabatan MPW yang kosong sebagai berikut:

Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua, maka wakil ketua (jika ada) otomatis mengambil alih tanggung jawab jabatan ketua sampai masa kepengurusan berakhir.
Apabila tidak ada ketua, sama seperti anggota lainnya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan MPW bersama masing-masing 2 (dua) wakil MPSJ, MPJ, dan koordinator ladang serta para pendeta dalam wilayah tersebut melakukan rapat khusus untuk penggantian jabatan ketua dimaksud.

(4) Pengisian jabatan MPSJ dan MPJ yang lowong, dilaksanakan dengan melakukan pemilikan secara langsung oleh jemaat anggota penuh atau dapat diwakilkan kepada pengurus untuk memilih di antara presbiter yang ada dan hasilnya dilaporkan kepada MPS melalui MPW.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 26

“Idem” dengan yang lama

Pasal 27

Tempat dan Pelaksanaan Sidang Raya

“Idem” dengan yang lama

Pasal 28

Sidang Luar Biasa

“Idem” dengan yang lama

Pasal 29

Korum dan Pengambilan Keputusan

“Idem” dengan yang lama

Bagian Kedua

Rapat-rapat

Pasal 30

Rapat Majelis Pengurus Sinode

(1) Majelis Pengurus Sinode (MPS) melakukan rapat Intern dan Extern sebagai berikut:

Rapat Intern, yaitu rapaot komisi yang dilakukan khusus intern para pengurus MPS, yang dapat dilakukan setiap saat.
Rapat Extern terdiri dari:

1) Rapat Kerja Nasional

2) Rapat Evaluasi

(2) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang dilakukan MPS bersama-sama dengan MPG, para ketua: MPW, MPSJ, MPJ, para Pendeta/Penginjil, koordinator ladang, untuk menyamakan dan menyatukan persepsi tentang gerak langkah tata kerja organisasi.

(3) Rapat Kerja Nasional dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di tempat kedudukan kantor pusat GAA, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan di daerah di luar kedudukan kantor pusat.

(4) Rapat Evaluasi adalah rapat yang dilakukan untuk melakukan evaluasi tentang pelaksanaan program kerja MPS dan semua perangkat organ di bawahnya, untuk:

Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja dilakukan dan hasil-hasilnya.
Untuk mengetahui kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang berat dan solusinya, dsb.

(5) Rapat Evaluasi dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Rapat Kerja Nasional, tetapi juga dapat dilakukan secara terpipsah.

(6) Rapat Evaluasi dilakukan bersama MPG dan ketua: MPW seluruh Indonesia, para beberapa pendeta senior.

(7) Hasil Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi harus disampaikan kepada semua tingkatan pengurus, Pekerja Gereja serta MPGP, MPGW untuk diketahui.

Pasal 31

Rapat Majelis Pengurus Wilayah

(1) Majelis Pegurus wilayah melaksanakan rapat yang bersifat regional/wilayah, seperti:

Rapat Kerja Wilayah
Rapat Koordinasi
Rapat Evaluasi

(2) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali bersama para ketua MPSJ, MPJ, koordinator ladang, para Pekerja Gereja, dan bisa mengundang MPGW.

(3) Rapat Koordinasi dilaksanakan bersama para ketua MPSJ, MPJ (atau utusan) setiap saat, sesuai kebutuhan.

(4) MPW dapat melakukan rapat khusus setiap saat bersama MPGW, MPSJ, MPJ, untuk hal-hal yang sifatnya penting dan sangat mendesak, seperti: terjadinya pelanggaran terhadap doktrin, AD, moral, perselisihan, antar anggota pengurus, atau Pekerja Gereja yang dapat membahayakan perpecahan dalam suatu jemaat, atau membuat nama baik gereja tercemar.

(5) Rapat khusus tersebut ayat 5 pasal ini, dilaksanakan atas prakarsa MPW, atau usulan yang disampaikan baik lisan, maupun tertulis oleh seorang anggota pengurus pada tingkat MPW, MPGW, MPSJ, MPJ, atau atas laporan secara kelembagaan.

(6) Hasil rapat khusus MPW tersebut dikirim kepada MPS dan tembusannya kepada MPG untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

Rapat MPSJ dan MPJ

“Idem dengan yang lama”

Pasal 33

Rapat Majelis Pertimbangan Gereja Pusat

(1) Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) melaksanakan rapat secara reguler 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan operasional GAA di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan MPS bersama organ di bawahnya.

(2) Rapat tersebut ayat 1 (satu) di atas merupakan pelaksanaan fungsi kontrol MPG tentang:

Tata kerja organisasi
Kemajuan-kemajuan yang dicapai organisasi
Kendala-kendala yang dihadapi organisasi
Pelanggara-pelanggaran terhadap ketetapan dan disiplin organisasi. Rapat diikuti oleh semua personil MPG Pusat dan 2 (dua) orang utusan masing-masing dari MPGW.

(3) Hasil Rapat Evaluasi tahunan MPG harus disampaikan kepada MPS untuk menjadi bahan masukan dan tindak lanjutannya.

(4) Tempat pelaksanaan rapat dapat dilakukan di mana saja di seluruh daerah di Indonesia.

(5) Biaya peserta rapat tahunan ditanggung sepenuhnya dari kas organisasi GAA, melalui keputusan MPS sesuai pasal ...... Anggaran Rumah Tangga.

(6) Selain rapat tahunan, MPG melakukan rapat khusus setiap saat untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin gerejawi, yang akan ditindaklanjuti pada tingkat pemberian sanksi organisasi.

Pasal 34

Rapat Majelis Pertimbangan Gereja Wilayah

(1) Majelis Pertimbangang Gereja Wilayah (MPGW) melakukan rapat secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melakukan evaluasi kerja yang dilaksanakan MPW, MPSJ, MPJ, koordinator ladang, serta para Pekerja Gereja di wilayahnya.

(2) Rapat tersebut ayat 1 (satu) di atas merupakan pelaksanaan fungsi kontrol tentang:

Tata kerja organisasi
Kemajuan-kemajuan yang dicapai
Kendala-kendala yang terjadi di wilayah
Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan organisasi, dll.

Rapat diikuti oleh semua anggota MPGW

(3) Selain rapat reguler semester, MPGW melakukan rapat khusus setiap saat, untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin gerejawi yang terjadi di wilayah kerjanya.

(4) Rapat khusus MPGW untuk kasus-kasus pelanggaran dapat mengundang MPW, MPSJ, dan MPJ di mana peristiwa terjadi.

(5) Resume hasil rapat khusus disampaikan kepada MPGP untuk ditindaklanjuti dan tembusannya kepada MPW setempat dan MPS.

(6) MPGW tidak dalam kapasitas mengambil keputusan final atas suatu kasus yang akan dijatuhi tindakan disiplin.

BAB IX

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 35

Hak Suara

“Idem dengan yang lama”

Pasal 36

Hak Bicara

“Idem dengan yang lama”

BAB X

LARANGAN

Pasal 37

Semua anggota Gereja Alkitab Anugerah ilarang untuk:

(1) Mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan doktrin yang dipegang oleh organisasi GAA sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) GAA.

(2) Membuat masalah dalam organisasi pada tingkat pengurus manapun, sehingga menimbulkan gejolak yang mengarah pada perpecahan jemaat dan atau menimbulkan dualisme pandangan, baik organisasi maupun doktrin dalam jemaat, dan atau mengakibatkan nama baik gereja tercemar.

(3) Menyalahgunakan benda-benda/barang inventaris gereja, uang atau surat-surat berharga milik GAA.

(4) Menguasai, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan benda kekayaan organisasi GAA tanpa hak, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

(5) Melakukan tindakan amoral, pelecehan seksual, baik di dalam maupun di luar lingkungan GAA.

(6) Melakukan tindakan tidak terpuji, seperti: berkelahi, memfitnah, menyatakan kebencian secara terbuka kepada seseorang anggota jemaat lainnya, atau orang luar baik di dalam maupun di luar lingkungan GAA.

(7) Melakukan tindakan penipuan, pencurian, baik di dalam maupun di luar lingkungan gereja, sehingga mengakibatkan nama organisasi GAA menjadi tercemar.

(8) Pekerja Gereja dilarang meninggalkan tempat tugas sesuai surat tugas MPS, tanpa sepengetahuan dan persetujuan MPS, dan MPW setmpat.

Pasal 38

Sifat dan Klasifikasi Perbuatan

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut pasal 37 ayat 1,2,3, dan 8 adalah klasifikasi tindakan pelanggaran disiplin gerejawi.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut pasal 37 ayat 4,5,6, dan 7 adalah klasifikasi tindakan pelanggaran disiplin gerejawi, tetapi sekaligus klasifikasi tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.

BAB XI

HUKUMAN

Bagian Pertama

Hukuman Disiplin

Pasal 39

(1) Setiap ucapan, tulisan, tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap anggota Gereja Alkitab Anugerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 juga pasal 37 ayat 2, 3, 6, 7, dan 8 adalah tindakan pelanggaran disiplin gerejawi sehingga akan dilakukan proses pemeriksaan dan pengenaan hukuman disiplin gerejawi pada tingkat ringan dan sedang-sedang.

(2) Setiap ucapan, tulisan, dan tindakan.perbuatan yang dilakukan setiap anggota GAA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimuat pasal 38 juga pasal 37 ayat 1,2,4,5 adalah tindakan pelanggaran disiplin gerejawi dan klasifikasi perbuatan tindakan kejahatan, sehingga akan dilakukan proses pemeriksaan dan pengenaan hukuman disiplin gerejawi tingkat sedang dan berat.

Selain itu juga ada kemungkinan akan diproses sesuai hukum pidana oleh yang berwenang

Bagian Kedua

Tingkat dan Teknis Hukuman Disiplin

Pasal 40

Jenis dan tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

Hukuman disiplin ringan
Hukuman disiplin sedang
Hukuman disiplin berat

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

Teguran lisan
Teguran tertulis

(3) Jenis hukuman sedang terdiri atas:

Dilarang bersaksi dan berbicara di depan jemaat selama......bulan.
Dilarang naik mimbar mengajar dan berkhotbah selama.......bulan/tahun.

(4) Jenis hukuman berat terdiri dari:

Skorsing dari jabatan gereja, baik struktural maupun fungsional selama jangka waktu ...bulan/tahun.
Diberhentikan dari jabatan gereja baik struktural maupun fungsional untuk selama-lamanya.
Khusus untuk Pekerja Gereja, yang dikenakan hukuman disiplin berat ayat 4 huruf b, sekaligus status PG nya dicabut dan surat pentahbisannya dicabut.

Bagian Ketiga

Pejabat Pemeriksa Pelanggaran Disiplin

Pasal 41

(1) Sesuai dengan karakteristik tugas pokok dan fungsi kelembagaan, maka yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penetapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin gerejawi adalah Majelis Pertimbangan Gereja.

(2) Pengesahan Surat Keputusan dikeluarkan oleh MPS

(3) Mengingat efisiensi dan efektivitas kerja dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin ringan dan sedang, MPGP dan MPS dapat menyerahkan kewenangan pemeriksaan dan penetapan hukuman kepada MPGW dan MPW, dan tembusannya disampaikan kepada MPGP dan MPS beserta kronologi kasusnya.

Pasal 42

Tata Cara Pemeriksaan

(1) Dugaan terhadap terjadinya pelanggaran atas larangan sebagaimana tersebut pasal 38 Tata Gereja ini, maka Majelis Pertimbangan Gereja (Pusat atau Wilayah) melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dimaksud.

(2) Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap anggota GAA yang diduga telah melakukan pelangaran tersebut.

(3) Pemeriksaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Meminta laporan baik lisan maupun tertulis dari pengurus di mana pelanggaran diduga terjadi.
Memanggil dan melakukan pemeriksaan, meminta keterangan kepada orang/person yang disangka telah melakukan pelanggaran disiplin dengan mencatat pada berita acara pemeriksaan yang disiapkan.
Pemeriksa rapat meminta keterangan dari person pengurus setempat atau seorang anggota biasa yang dianggap mengetahui pelanggaran yang dilakukan tersangka, sebagai keterangan tambahan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan tambahan.
Mencari dan memeriksa bukti-bukti lain, seperti:

1) Tempat, hari, dan tanggal terjadinya pelanggaran.

2) Memeriksa tulisan tentang jenis pelanggaran yang dilakukan (doktrin).

3) Memeriksa pembukuan dan alat bukti lainnya dalam hal pelanggaran administrasi dan keuangan.

4) Meminta keterangan dari kedua belah pihak atas terjadinya dugaan pelanggaran moral, perkelahian, pelecehan seksual.

5) Memeriksa alat bukti lain tentang pengalihan benda kekayaan gereja, dsb.

(4) Selanjutnya dirumuskan temuan-temuan pelanggaran dalam berita acara pemeriksaan, untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku umum sesuai peraturan perundang-undangan dan tata krama masyarakat, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah sebelum keputusan dijatuhkan.

Pasal 43

Tata Cara Pengambilan Keputusan

(1) Majelis Pertimbangan Gereja membuat resume atas pemeriksaan yang sudah dilakukan untuk selanjutnya menetapkan tingkat keputusan yang akan diberlakukan, apakah:

Hukum disiplin ringan
Hukum disiplin sedang, atau
Hukum disiplin berat

(2) Resume /kesimpulan tingkat keputusan ditetapkan oleh MPG tetapi pengesahan Surat Keputusan ditandatangani oleh ketua MPS.

(3) Asli disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusannya kepada MPGW, MPW, dan pengurus jemaat di mana yang bersangkutan berdomisili.

(4) Terhadap pelanggaran yang akan dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang dapat diserahkan pemeriksaan, penetapan, dan pengesahan keputusannya pada MPW, dan MPGW atas nama MPGW dan MPS, di mana perbuatan dilakukan dengan tetap menyampaikan hasil keputusan kepada MPS dan MPGP.

(5) Apabila yang disangka melakukan pelangaran disiplin ialah ketua MPS, maka MPG dapat bersama semua anggota MPS lain dan ketua-ketua MPW seluruh Indonesia melakukan rapat khusus untuk penanganan masalah, termasuk pengambilan keputusan.

(6) Apabila yang disangka melakukan pelanggaran disiplin adalah ketua MPGP, maka MPS bersama anggota MPGP lainnya dan ketua-ketua MPW seluruh Indonesia melakukan rapat khusus untuk penanganan masalah, termasuk pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Tujuan Hukum Disiplin

Pasal 44

Tujuan hukuman disiplin dalam organisasi GAA sebagai berikut:

a. Untuk menegakkan wibawa organisasi gereja.

b. Untuk menegakkan doktrin GAA.

c. Untuk memberi kesempatan kepada setiap anak Tuhan yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki kesalahan.

d. Sebagai salah satu cara mendidik anak Tuhan, tentang arti dan makna hidup benar di hadapan Tuhan Yesus, dll.

BAB XII

MUTASI PEKERJA GEREJA

Pasal 45

(1) Mutasi Pekerja Gereja (PG) adalah hak prerogative Majelis Pengurus Sinode.

(2) Seorang Pekerja Gereja dapat dimutasi ke tempat lain, apabila yang bersangkutan sudah melakukan pelayanan/bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di suatu lokasi/tempat.

(3) Pengecualian terhadap ayat 2 (dua) di atas, MPS sewaktu-waktu dapat melakukan mutasi kepada seorang Pekerja Gereja apabila terjadi hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pekerja tersebut dengan memenuhi salah satu unsur tentang “larangan” tersebut pasal 38 Tata Gereja.

(4) Untuk melaksanakan mutasi, maka MPS perlu meminta pertimbangan dari MPG dan MPW di mana Pekerja Gereja tersebut bertugas.

(5) Dalam melaksanakan mutasi, Majelis Pengurus Sinode tidak boleh terpengaruh dan atau dipengaruhi adanya pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif, termasuk tidak boleh terpengaruh oleh usulan dan atau penolakan MPSJ dan MPJ di mana Pekerja Gereja bertugas atau ditempatkan, atau penolakan dari PG di mana ia bertugas atau ke mana ia akan ditempatkan.

(6) Majelis Pengurus Sinode melakukan mutasi Pekerja Gereja semata-mata didasarkan atas pertimbangan untuk kepentingan pelayanan dan pengembangan organisasi gereja.

(7) Tata cara dan teknis pelaksanaan mutasi diatur secara intern oleh MPS.

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Gereja ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk keputusan Majelis Pengurus Sinode atas persetujuan Majelis Pertimbangan Gereja, sepanjang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Gereja.

Pasal 47

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Gereja ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal:

ANGGRAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GEREJA ALKITAB ANUGERAH

TAHUN 2008

Bahwa sistem yang berlaku dalam organisasi Gereja Alkitab Anugerah yang semula dengan sistem “Kongregesional” telah dilakukan perubahan ke sistem “Presbiterial Sinodal” sebagaimana tercantum dalam konsideraus menimbang, Anggaran Dasar Nomor III Tahun 2001 tentang Perubahan ke III atas Anggaran dasar Gereja Alkitab Anugerah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Gereja Alkitab Anugerah.
Bahwa oleh sebab itu, Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Tata Gereja (TG) Tahun 2002 sebagai tata aturan dan fungsi pelaksanaan organisasi GAA, dipandang tidak sesuai lagi. Sehingga harus diganti.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Untuk rapat menjadi anggota organisasi Gereja Akitab Anugerah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1). Seseorang telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, dalam arti mengimani bahwa dosanya telah diampuni oleh Karya Tuhan Yesus di ats Kayu Salib, sehingga ia mempunyai kepastian masuk sorga.

(2). Pengakuan Iman kepada Tuhan Yesus dilakukan dengan cara :

a. Pengakuan di hadapan jemaat

b. Dinyatakan melalui pernyataan tertulis dan disampaikan kepada pengurus Gereja Alkitab disampaikan kepada pengurus Gereja Alkitab, pada struktur tingkat mana saja.

c. Menerima dan mengakui pernyataan iman Gereja Alkitab Anugerah, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gereja Alkitab Anugerah.

d. Mengisi formulir yang disiapkan pengurus.

e. Didaftar dan terdaftar dalam buku register Gereja.

Pasal 2

Klarifikasi Ke Anggotaan

Keanggotaan dalam Organisasi Gereja Alkitab Anugerah terdiri atas 3 (tig) tingkatan sebagai berikut :

(1). Anggota penuh, yaitu pria berumur 18 (delapan belas) tahun, dari wanita berumur 16 (enam belas) tahun, atau seseorang yang sudah kawin, walaupun belum cukup umur.

(2). Anggota Persiapan :

a. Yaitu seseorang yang sudah lahir batu tetapi belum cukup umur, setia mengikuti ibadah dan kegiatan gerejawi lainnya dalam lingkungan Gereja Alkitab Anugerah, tetapi belum diharuskan menandatangani pernyataan Iman.

b. Seseorang sudah cukup umur, tetapi baru menyatakan diri bergabung dengan Gereja Alkitab Anugerah sebagai pindahan dari organisasi gereja lain atau kepercayaan yang lain.

(3). Anggota administrasi yaitu anak-anak dari keluarga Gereja Alkitab Anugerah, atau anak-anak dari keluarga yang bukan anggota GAA, tetapi oleh orang tuanya diserahkan kepada organisasi GAA untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan rohani.

Pasal 3

Tata Cara Penerimaan Anggota :

Tata Cara penerimaan dan atau penahbisan menjadi anggota Gereja Alkitab Anugerah sebagai berikut :

(1). Pendaftaran dan pencatatan dalam buku registrasi gereja, pada tiap sidang jemaat, jemaat dan ladang.

(2). Pendaftaran dan pencatatan anggota baru dengan lampiran surat pernyataan dari yang bersangkutan untuk bergabung dengan Gereja Alkitab Anugerah

(3). Pelaksanaan dedikasi anak untuk anggota administratif dan dicatat dalam buku register gereja.

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Anggota

(1). Hak-hak sebagai anggota jemaat :

a. Berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan rohani yang sama dalam jemaat.

b. Berhak mendapat pelayanan diakonia yang sama sesuai ketentuan.

c. Bagi anggota pria, berhak diangkat sebagai presbiter, pekerja gereja sesuai tata gereja.

d. Bagi anggota wanita, dapat diangkat sebagai pekerja gereja pada bidang-bidang tertentu, berdasarkan pertimbangan khusus.

e. Bagi anggota penuh, berhak memberi saran, usul dan masukan-masukan kepada pengurus, pendeta, utusan injil untuk kepentingan organisasi Gereja Alkitab Anugerah.

(2). Kewajiban-kewajiban sebagai anggota :

a. Wajib tunduk dan patuh pada Firman Tuhan, doktrin yang berlaku dalam Gereja Alkitab Anugerah.

b. Wajib patuh pada aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi Gereja Alkitab Anugerah, antara lain : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggga, Tata Gereja serta Keputusan-keputusan tersebut lainnya.

c. Wajib menjaga dan memelihara: doktrin, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Gereja GAA.

d. Wajib menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, nama baik dan harmonisasi organisasi Gereja Alkitab Anugerah baik ke dalam maupun keluar.

Pasal 5

Pemuridan

Kepengurusan organisasi Gereja Alkitab Anugerah pada semula tingkatan lembaga harus berupaya secara terus-menerus melakukan kegiatan untuk pemuridan dengan cara;

(1). Bersama dengan Pekerja Gereja melakukan pemberitaan Injil Anugerah Allah keluar persekutuan jemaat antara lain :

a. Pendidikan Rohani (Pro)

b. Penginjilan Pribadi (PIP)

c. Pemahaman Alkitab (PA)

d. Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)

e. Reatreat, seminar-seminar dan lain-lain.

(2). Melakukan pelayanan rohani ke dalam jemaat bersama pekerja Gereja.

(3). Membantu Pekerja Gereja (PG) melakukan bimbingan rohani kepada setiap orang dari luar GAA yang ingin bergabung dengan GAA.

BAB II

WDAH ORGANISASI

Pasal 6

(1). Organisasi Gereja Alkitab Anugerah ditetapkan 5 (lima) tingkat Kelembagaan (struktur) untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasional organisasi secara berjunjung dari tingkat pusat sampai ladang. Sebagai berikut :

a. Tingkat Sinode (Pusat)

b. Tingkat Wilayah

c. Tingkat Sidang Jemaat

d. Tingkat Jemaat

e. Ladang

(2). Dibentuk 1 (satu) badan pengurus, dengan nama Majelis Pertimbangan Gereja (MPG), yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional organisasi seperti : pengawas doktrin, administrasi dan keuangan, program dasar tata kerja, moral dan kesaksianhidup para Pengurus, Pendeta dan Untusan Injil.

(3) Tingkat Lembaga Majelis Pertimbagan Gereja sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

2. Tingkat Wilayah

(4). Dibentuk 1 (satu) Lembaga pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Teologi yang diberi nama : “Sekolah Tinggi Teologi Injil Anugerah Anderson”, yang kegiatan operasionalnya akan diatur tersendiri.

(5). Jabatan Fungsioanl yang disebut Pekerja Gereja (PG) terdiri atas :

a. Pendeta/Gembala

b. Evangelis/ Utusan Injil

Pasal 7

Pelayanan Dan Pembinaan Jemaat

Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan anggota jemaat untuk pemuridan ditetapkan 3 (tiga) tingkatan wadah yaitu :

a. Sidang Jemaat

b. Jemaat

c. Ladang

Pasal 8

Kriteria Sidang Jemaat

Kriteria untuk pembentukan/penetapan status “sidang” pada satu jemaat sebagai sidang jemaat sebagai berikut :

a. Melaksanakan ibadah rutin tiap hari Minggu secara tetap dan permanen, serta ibadah-ibadah lainnya setiap saat.

b. Memilki gedung tampat ibadah secara tetap (milik, sewa, pinjam)

c. Memiliki pengurus Sidang Jemaat (MPSJ) yang telah disahkan oleh Majelis Pengurus Sinode.

d. Memiliki anggota jemaat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari;

1). Anggota penuh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang

2). Selebihnya anggota persiapan dan anggota administratif

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas donasi Pendeta/gembala atau Evangelis secara bulanan sesuai ketentuan.

f. Memberi setoran wajib setiap bulan ke kas Kantor Pusat GAA, sebesar 25 % dihitung dri keseluruhan kelekte jemaat pada bulan berjlan.

g. Membuat la[poran secara berkla setiap 3 (tiga) bulan seklai tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada Majelis Pengurus Sinode melalui Majelis Pengurus Wilayah setempat.

h. Setia dan taat sepenuhnya pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ATY) dan Tata Gereja (TG) serta aturan sah lainnya ynag berlaku dalam lingkungan organisasi GAA.

Pasal 9

Kriteria Jemaat

Kriteria pembentukan atau penetapan suatu jemaat sbb:

a. Memiliki dan melaksanakan ibadah rutin setiap Minggu secata tetap dan permanenm serta ibadah-ibadah lainnya.

b. Memiliki tempat ibadah secara tetap (milik, sewa, pinjam).

c. Mempunyai Majelis Pengurus Jemaat (MPJ) yang mencatat pengesahan surat keputusan Majelis Pengurus Sinode (MPS).

d. Penetapan sebagai jemaat berdasarkan surat keputusan MPJ, dan terdaftar pada Buku Registrasi Kantor Puat GAA dan Kantor Majelis Wilayah setempat.

e. Jumlah anggota jemaat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari, anggota penuh minimal 15 (lima belas) orang.

f. Mampu menanggung biaya hidup (donasi) Pekerja Gereja sebesar 50% dari ketentuan.

g. Memberi setoran wajib secara bulanan ke kas kantor Pusat sebesar 15%, dihitung dari keseluruhan kolekte

h. Memberi laporan kegiatan jemaat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan seklai kepada MPS melalui MPW setempat.

i. Taat pada Anggaran Dasar (AD), Anggran Rumah Tangga(ART). Tata Gereja (TG) serta aturan sah lainnya melalui organisasi GAA.

Pasal 10

Ladang

(1) Ladang adalah daerah pelayanan yang belum memiliki ibadah rutin tetap, tetapi berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis pelayanan untuk menjangkau jiwa.

(2) Syarat-syarat untuk dibentuk ladang pelayanan sbb:

a. Dilayani secara tetap oleh seorang pekerja gereja (Pendeta atau Evangelis) yang bertugas sebagai koordinator ladang.

b. Ada kebaktian gereja tetapi belum permanen

c. Belum memiliki tempat ibadah yang tetap

d. Belum memiliki pengurus

e. Anggota hanya terdiri dari beberapa orang atau beberapa keluarga

f. Terdaftar pada buku register Kantor Pusat GAA atau MPW setempat.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA

Pasal 11

(1). Majelis Pertimbangan Gererja adalah dasar yang bertugs untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi gereja Alklitab Anugerah melalui Wadah : Majelis Pengurus Sinode (MPS), Majelis Pengurus Wilayah (MPW), Majelis Pengurus Sidang Jemaat (MPSJ), Majelis Pengurus Jemaat (MPJ) dan Koordinator Ladang.

(2). Pengawasan Majelis Pertimbangan Gereja lebih diarahkan pada aspek-aspek sbb:

a. Pelaksanaan doktrin GAA

b. Administrasi dan Keuangan

c. Kekayaan (aset) GAA

d. Moral dan kesaksian hidup para anggota Pengurus, para Pendeta dan aturan Injil.

e. Program dan Tata Kerja

(3). Sebagai Badan Pengawas seluruh kegiatan organisasi GAA, MPG adalah Badan pemeriksan dan penyelesaian setiap pelanggaran disiplin organisasi gerejawi.

(4). Majelis Pertimbangan Gereja dalam melaksanakan tugas pengawasan mendapat alokasi dana tersediri melalui keputusan MPS.

(5). Majelis Pertimbangan Gereja ditetapkan pada 2 (dua) tempat struktur yaitu : Pusat dan Wilayah.

(6). Majelis Pertimbangan Gereja sejajar dengan Majelisa Pengurus Sinode

(7). Tugas pokok dan Tanggung Jawab MPG selanjutnya akan diatur dalam Tata Gereja.

BAB IV

SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA

Pasal 12

(1). Sekolah Tinggi Teologia dibentuk sebagai wadah/sarana tempat mendidik para calon Pekerja Gereja (Pendeta/gembala dan Evangelis) dalam lingkungan gereja Alkitab Anugerah.

(2). Sekolah Tinggi Teologia berada dibawah payung organisasi GAA

(3). Sekolah Tinggi diberi status otonom

(4). Sekolah Tinggi Teologia berada/berkedudukan di Manado dan sekitarnya dalam propinsi Sulawesi Utara.

(5). Sekolah Tinggi Teologia diberi nama : Sekolah Tinggi Teologia Injil Anugerah Anderson (STTI-AA)

(6). Titik Optimum, Sekolah selanjutnya akan diatur dalam Tata Gereja

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pendeta/Gembala/Evangelis

(1). Jabatan Fungsional adalah Pekerja Gereja yang terdiri atas Pendeta/gembala dan Evangelis (Utusan Injil).

(2). Pekerja Gereja (Pendeta dan Evangelis) dengan Jabatan Fungsional diberi nafkah hidup (donasi) oleh organisasi GAA.

(3). Di dalam organisasi GAA, tidak dikenal Pekerja Gereja Full time dan Pekerja Gereja part time, dari makna Jabatan Fungsional.

(4). Prosedur, syarat-syarat serta tugas pokok dan tanggung jawab Pekerja Gereja, akan diatur lebih lanjut dalam Tata Gereja.

BAB VI

KEKAYAAN/INVESTASI GEREJA

Pasal 14

Hak Kepemilikan

(1). Organisasi Gereja Allkitab Anugerah sebagai lembaga sosial yang berbadan hukum sah dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Agama, mempunyai hak atas kepemilikan benda investasi sebagai kekayaan organisasi.

(2). Kekayaan organisasi antara lain :

a. Benda tidak bergerak seperti : tanah, gedung tempat ibadah, gedung sekolah, gedung kantor, rumah, bengkel, dll.

b. Benda bergerak seperti : Kendaraan, roda empat (Mobil) kendaraan roda dua (motor), surat-surat berharga, dokumen sah, buku-buku perpustakaan gereja dll.

Pasal 15

Sumber Kekayaan Gereja

Sumber-sumber kekayaan organisasi Gereja Alkitab Anugerah diperoleh melalui:

a. Persembahan

b. Bantuan dari Pemerintah ..........

c. Bantuan donatur dari dalam dan luar Negeri

d. Hibah dari donatur dll.

Pasal 16

Penguasaan Kekayaan Gereja

(1). Majelis Pengurus Sinode (MPS) sebagai mandataris sidang raya diberi wewenang menguasai dan menyimpan benda kekayaan investasi gereja.

(2). Penguasaan tersebut ayat 1 (satu) diatas dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan serta pemanfaatan benda investasi gereja, dalam hubungannya dengan operasional pelayanan Gereja Alkitab Anugerah di Indonesia.

(3). Dengan kewenangan Majelis Pengurus Sinode (MPS) dalam hal penguasaan benda inventaris dimaksud maka semua surat-surat sah kepemilikan harus disimpan pada Kantor Pusat GAA, sedangkan untuk surat-surat benda bergerak, dapat disimpan pada Kantor Majelis Pengurus Wilayah (MPW) setempat di mana barang inventaris digunakan.

(4) Majelis Pengurus Sinode (MPS) harus menyampaikan laporan daftar kekayaan gereja pada setiap pelaksanaan Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa GAA.

Pasal 17

Pengalihan Hak Kekayaan Gereja

(1). Pemindahan atau pengalihan suatu aset/benda kekayaan Gereja Alkitab Anugerah kepada pihak lain (pihak ke 3) dalam bentuk jual-beli, tukar-guling dll, dapat dilakukan apabila;

a. Hal itu untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi GAA, yang sangat penting dan mendesak.

b. Jika benda kekayaan dianggap tidak lagi berguna untuk organisasi.

c. Jika dengan alasan akan dilakukan penerimaan, khususnya untuk benda-benda bergerak.

Pasal 18

Tata Cara Pengalihan

(1). Tata Cara Pengalihan atas benda tidak bergerak sbb :

a. Untuk benda inventaris yang berada di bawah penggunaan langsung Majelis Pengurus Sinode (MPS), maka harus meminta persetujuan Majelis Pertimbangan Gereja (MPG) dalam bentuk surat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) se Indonesia, disertai alasan-alasanya

b. Apabila tidak mendapat persetujuan Majelis Pertimbangan Gereja, maka Ketua dan Sekretaris MPS, dapat memberi penjelasan tentang penting dan manfaat terhadap organisasi atas rencana pengalihan hak tersebut.

c. Apabila tetap tidak mendapat persetujuan MPG, maka MPS tidak diperkenankan melakukan pengalihan hak atas kekayaan gereja tersebut.

d. Majelis Pengurus Sinode (MPS) masih diberi kesempatan untuk recana pengalihan hak dimaksud dalam Sidang Raya yang akan datang. Jika forum menghendaki

e. Atas benda tidak bergerak yang berad di bawah penggunaan MPW, MPSJ, MPJ atau Ladang, Majelis Pengurus Sinode terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pengalihan hak, kepada MPG, MPW dan lembaga pengguna benda inventaris, sekaligus meninta rekomendasi persetujuan.

f. Keberadaan atas rencana dimaksud oleh lembaga pengguna, maka Ketua, Sekretaris MPS, Ketua MPG dan Ketua MPW setempat, harus memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya rencana pengalihan di maksud.

(2). Tata Cara Pengalihan Benda bergerak sbb:

a. Atas benda bergerak yang berada di bawah penggunaan langsung MPS, maka pengalihan hak, dilakukan dengan meminta rekomendasi Majleis Pertimbangan Gereja.

b. Atas benda bergerak yang berad di bawah penggunaan, MPG, MPW, MPSJ, MPJ atau koordinator ladang, Pendeta atau Evangelis, terlebih dahulu harus mencatat persetujuan MPW dan Pengurus di mana barnag digunakan.

(3). Hasil penjualan atas benda kekayaan Gereja, baik tidak bergerak maupun benda bergerak harus dilakukan dalam buku kas Kantor Pusat sebagai penerimaan kas GAA, untuk diatur penggunaanya lebih lanjut sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya pengaliham hak tersebut.

(4). Majelis Pengurus Sinode (MPS) harus memberi laporan pertanggungjawaban atas semua peristiwa hukum yang terjadi atas kekayaan gereja dan penggunaannya, pada pelaksanaan Sidang Raya atau Sidang Luar Biasa berikutnya.

Pasal 19

Larangan Penindahan Hak Kekayaan Gereja

(1). Personil pengurus organisasi GAA pada semua tingkatan (MPS, MPG, MPW, MPSJ, MPJ, Koordinator Ladang, Pendeta dan Utusan Injil) berlaku anggota biasa dalam gereja, tidak diperkenankan melakukan transaksi pengalihan/pemindahan hak-hak atas benda kekayaan gereja kepada pihak lain (pihak ke 3).

(2). Pelayanan terhadap ayat 1 (satu) pasal ini, merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dikenakan sanksi organisasi yang akan diatur dalam dalam Tata Gereja tentang sanksi organisasi; dan dituntut secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

BAB VII

DIAKONIA

(1). Pelayanan Diakonia dalam organisasi Gereja Alkitab Anugerah diberlakukan dengan prinsip Alkitab Firman Tuhan.

(2). Pelayanan diakonia selanjutnya diatur sebagai berikut :

a. Pelayanan diakonia secara umum, yaitu pelayanan diakonia yang diberlakukan kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, ras dll.

b. Pelayanan diakonia secara khusus, yaitu pelayanan diakonia yang berlaku khusus dalam lingkungan keluarga Gereja Alkitab Anugerah.

(3). Pelayanan diakonia lebih diarahkan pada peristiwa-peristiwa seperti :

a. Orang meninggal

b. Orang sakit

c. Bencana Alam

d. Anak-anak Yatim piatu

e. Orang-orang jompo

(4). Besarnya jumlah diakonia diserahkan kepada masing-masing tingkat pengurus untuk pengaturannya.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 21

(1). Hal-hal yang belum diatur atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur dalam Tata Geeja dan dalam keputusan-keputusan sah lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

(2). Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan demikian Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan diganti dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

ALAMAT DAN WILAYAH GAA

SINODE GEREJA ALKITAB ANUGERAH

Jln. Cipinang Pulomaja No. 3

Rt. 001/Rw. 011 CBU

Jakarta 13410

Bank BNI Cab. Jatinegara

Norek. 037 00000 3058 001

Telp. (021) 8192551

e-mail: mps-gaa@rad.net.id

JAKARTA/JAWA BARAT

1. MPW JJB

Pdt. Harold Z. Sigar

Kompleks Mitra Bekasi Blok A No. 8 Bekasi

Telp. 021-8816431

2. MPSJ GAA Jakarta

Pdt. Mangaranap Panjaitan

Jln. Cipinang Pulo Maja No. 3

Rt. 001/Rw. 011 CBU

Jakarta 13410

Email: ranap@telkom.co.id

ranap@plasa.com

3. MPJ GAA TANJUNG PRIOK

Kompleks Pertamina

Jln. Walang Baru Blok A/2

Tanjung Priok – Jakarta Utara 14260

Telp/HP. (021) 4356046

4. MPSJ GAA BEKASI

Pnt. Johan C. Pandelaki

Kompleks Mitra Bekasi Blok A No. 8 Bekasi

Telp. 021-8816431

5. MPJ GAA BOGOR

Kel. Patinasarane – L

Jln. Ceremai No. 254 Rt. O2/Rw. 05

Bogor

6. MPJ GAA BANDUNG

Jln. Majalaya 2 No. 22

Amtapani (Depan Puskesmas) Trs

Jakarta

Bandung

7. MPJ GAA Tangerang Banten

Jln. Cemara I B4 No. 11

Sektor I-1 Bumi Serpong Damai

Telp/HP. 021-5381825

8. MPSJ GAA “ Tesalonika”

Pdt. M. F. Kambey

Jln. Cipinang Pulo Maja No. 3

Jakarta 13410

e-mail: mfkambey@yahoo.com

HP. 085210110544; 021-94377314

9. Pdt. Drs. Ruddy A. J. Akay

Jln. Serbaguna No. 40 Rt. 02/Rw. 01

Kel. Baru, Pasar Rebo, Cijantung

Jakarta 13780

Tlp/HP. (021) 8715105/ 081319787924

e-mail: raj_akay@hotmail.com

raj_akay@yahoo.com

10. Pdt. Jerry H. M. Sumanti, STh

Jl. Sunan Bayat Blok O 8 No. 21

Rt. 17/Rw. 14 Kel. Aren Jaya

Perum Duren Jaya Permai Bekasi Timur

HP. 08174865807; 08568973253

e-mail: sumanti8558@holypower.net

sumanti58@angelsearch.zzn.com

11. Pdt. Audy R. Ngantung

Jln. Cipinang Pulomaja No. 3

Rt. 001/Rw. 011 CBU

Telp. (021) 8192551

Jakarta 13410

e-mail: arngantung@yahoo.com

JAWA TIMUR

1. MPW JATIMBAL

DR. dr. Hans Lumintang, SpKK

YKP Rungkut Asri Timur IX No. 8

Surabaya 60293

Telp./HP. (031) 8703261/ 0811339976

e-mail: lumint@rad.net.id

2. MPSJ GAA Rahmani Surabaya

d/a. Pdt. Gedalia Makikama

Pakis Gunung Gang III

Kel. Pakis Rt. 04 Rw 04 No. 26

Kecamatan Sawahan, Surabaya 6026

3. MPJ GAA Nganjuk

Pdt. Julius Ulaan

Jln. Semeru Gg 7 Rt. 11 Rw 4

Desa Tanjung Rejo Kec. Loceret

Nganjuk 6440

HP. 08155010799

4. KL Sawahan Nganjuk

5. KL Kowlon Blitar

6. KL Sawahan Blitar

7. MPSJ GAA Ngembul

Pdt. Marten Maru

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Ngembul

Kesamben – Blitar 66191

8. MPJ GAA Kedungwungu

Pdt. Marikson Kakombohi, STh

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Kedungwungu

Kesamben – Blitar 66191

SULAWESI UTARA/TENGAH

1. MPW GAA Suluttenggo

Prof. Dr Jimmy Posangi

Jln. Tikala Kumaraka Lingk. II

Lumimuut VIII No. 11

Manado Utara – Sulut

Telp. (0431) 863075/

2. MPSJ GAA Filipi Manado

Pdt. Jimmy Kumowal

Jln. Tololiu Supit I

Kel. Tingkulu, Ligk. III/5.

Manado 9119

Telp/HP. (0431) 853968, 867449

e-mail: gaafilipi@telkom.net

3. MPSJ GAA Singkil

Pdt. Piet H. Sambur, STh, SPAK

Jln. Sungai Musi No. 168

Singkil I Manado 95234

Telp. (0431) 850575/ 3323980

e-mail: gaasingkil@yahoo.com

4. MPSJ GAA Pangirolong

Pdt. Bernard Tumiwa

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Pangirolong, Siau 95861

Telp. (0432) 310122

5. MPSJ GAA Kotamobagu

Pdt. Tony L. Sualang

Jln. Gelora No. 838

Kotamobagu, 95711

Telp/HP. (0434) 24641/081331876755

6. MPJ GAA Tondano

Ev. Lendert Kambey

d/a. Ibu Syane Putong – N

Tataran I – Tondano 96518

Telp. (0431) 322138

SULAWESI UTARA/TENGAH

7. MPJ GAA Solafide/ Pengharapan

Ev. Sigit Widodo

Perum BTN Permata Sentral Km 5

Blok L No. 7 Kec. Luwuk

Kab. Luwuk Banggai

Sulawesi Tengah 94716

7. MPJ GAA Hombolu

Pdt. Berty Haniko

8. KL Bendungan

UI Matius Tompok

9. KL Palu

Pdt. Amiruddin Wasugai

BTN Mutiara Indah Blok F No. 6

Rt 92 Rw 05 Kel. Biromuli Utara

Kec. Palu Selatan – Palu

10. MPSJ GAA Bitung

Pdt. Denny Sumajouw

d/a. Pdt. Toni Haniko

Kantor Kejaksaan Negeri Bitung 95501

Telp. (0438) 21160

11. KL Kampung Loyang

UI Jufri Sawat

Bitung 95501

12. KL Biau

Siau – Sitaro

13. MPJ GAA Tahuna

Pdt. Andarias Sandero, SPAK

Lorong Towo E

Sawang Bendar – Tahuna 95812

Telp. (0432) 21996

14. MPJ GAA Sowaeng

UI Warwanto

Desa Sowaeng – Sanger

15. MPJ GAA Alo Darand

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Alo – Talaud

16. MPSJ GAA Balehumara/Mulengen

UI Jakob Rumbarar

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Laingpatehi Pulau Duang

Tagulandang

17. KL Boto

Pnt. Ferry Sikome

Gereja Alkitab Anugerah

Desa Boto, Tagulandang

18. KL Bengkol

19. KL Kalasei

UI Tommy Sengkey

d/a. Pnt. Ir. John A. Lalita, M.Phil, M.Div

Telp. (0431) 831493

20. KL Wori

21. MPJ GAA Solafide Lembean

Pdt. Johanes T. Rompon, M.Th

Desa Lembean Jln. Worang By Pass

Minut – Sulut 95372

22. MPJ GAA Tumpaan

Pdt. Jantje Waworuntu

Tumpaan I – Dusun III No. 2

Kec. Tumpaan – MinSel

23. KL Lirung

24. MPJ GAA Laingpatehi

UI. Jacob Rumbarar

Gereja Alkitab Anugerah

Kampung Laingpatehi

Lindungan III – Kec. Tagulandang

Sitaro – Sulut

SULAWESI SELATAN

1. MPW SULSELRABA

Jln. Dirgantara 37

Kampung Rama

Makasar – Sulsel

2. MPSJ GAA Ujungpandang

Jln. Dirgantara 37

Kampung Rama

Makasar – Sulsel

Tlp. (0411) 433706

3. KL Pomalaa

UI Welwm Hinadonu

d/a. Wellem/Nek Enjel

Gereja Pantekosta GPDI Langori

Kec. Baula, Kab. Kolaka

Sulawesi Tenggara 93561

4. KL Maros

d/a. MPW GAA Sulsel

5. MPJ GAA Bualo

Bpk. Lalong

Dusun Bualo, Desa Karaktuan

Kab. Mamuju 891562

KALIMANTAN TIMUR

1. MPW Kaltim Selatan

MPSJ GAA Balikpapan

Pdt. Mikha Ramba

Gang Rambutan Atas No. 41

Rt. 21/Rw. 07 Karang Rejo

Balikpapan 76124 Kaltim

Telp/HP. (0542) 421359/ 085240275577

2. MPJ GAA RingRoad

d/a. Pnt. Jamariono

Perum Her Mandiri

Blok C. No. 25 Kaltim

HP. 081350856429

3. KL Samarinda

4. MPJ GAA Bontang

Ev. Pat Dalawa, S. PAK

Jln. Seksama No. 14

Gunung Sari

Bontang Utara – Kaltim

5. MPJ GAA ITCI Kenangan

Ev. Hasan Mendaun, STh

Jln. Gunung Bakaran 4

Rt. 1 Rw 4 No. 755

ITCI Kenangan 76146

Kalimantan Timur

6. MPW KALTIM UTARA

MPSJ GAA Tarakan

SKIP Kampung I Rt. XI No. 17

Tarakan 77122

7. MPJ GAA Sesua Malinau

Ev. Revol Tumengkol

Gereja Alkitab Anugerah

Sesua Rt 1 Kec. Malinau

Kab. Malinau – Kaltim

SUMATERA UTARA

1. MPJ GAA Medan

Ev. Frits Monding

Jn. Menteng II No. 66

Medan 20217

2. MPJ GAA “Paulus” Nias

Pdt. Nelson Godlieb

Jln. Lasara Bahili

Gunung Sitoli, Nias

Sumut 22815

PAPUA – IRIAN

1. MPW IRAMA

Ev. Hentje Mandolang

2. MPSJ GAA Jayapura

Pdt. Joddy Manoppo

d/a. Ir. Yohanes Sesa

Kompleks Badan Bimas Ketahanan Pangan

Provinsi Papua

Jln. Abe Pantai No. 26

Kamkey – Abepura

Jayapura – Papua 99351

3. KL Sorong

Ev. Dismond Maliombo

Jln. Rajawali No. 45

Sorong – 98415

GORONTALO

KL GAA Gorontalo

UI Novi Wulur

d/a. Jln. Raya Limboto No. 16 A

Desa Luhu Kec. Telaga

Kabupaten Gorontalo

Gorontalo 96181

HP. 081356713913; 085256616846

JAWA TENGAH

1. KL GAA Ungaran

Gereja Alkitab Anugerah Ungaran

UI Zhen Dachi, M.Th

GRIYA ARGO KENCANA

Kav. 25

Jln. Diponegoro

CANDI JAWA TENGAH

2. KL GAA Kaliwungu

UI Agus Sutarto, S. Th

Gereja Alkitab Anugerah Kaliwungu

Kaliwungu Rt. 03/Rw III

Kec. Kaliwungu , Kab. Semarang

Jawa Tengah 50777

GEREJA ALKITAB ANUGERAH

Mengenai Saya

Minggu, 08 Juni 2008

Gereja

Sabtu, 07 Juni 2008

Gereja

Arsip Blog

Forum Diskusi Online GAA

Bagaimana pendapat Anda Mengenai Blogspot GAA ini?

SEJARAH RINGKAS GAA

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

MAKSUD DAN TUJUAN GAA

MAKSUD DAN TUJUAN GEREJA ALKITAB ANUGERAH

USAHA DAN KEGIATAN GEREJA ALKITAB ANUGERAH

TATA GEREJA

ANGGRAN RUMAH TANGGA

ALAMAT DAN WILAYAH GAA

Pemuda GAA